Mendes PDT Yandri Susanto membuka Orientasi PPPK 2026 di Operational Room Kemendes PDT Jakarta.
Di hadapan 492 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) angkatan 2024 dan 2025, Yandri meminta para pegawai tidak terjebak dalam rutinitas birokrasi. Ia mendorong mereka “turun gunung”, terlibat langsung dalam pembangunan desa melalui program desa binaan.
Jakarta ; Nada suara itu terdengar tegas, bahkan sedikit menghardik. Di ruang operasional Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kamis pagi, 23 April 2026, Yandri Susanto melontarkan pesan yang tak biasa untuk forum orientasi aparatur: berhenti jadi penonton.
Di hadapan 492 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) angkatan 2024 dan 2025, Yandri meminta para pegawai tidak terjebak dalam rutinitas birokrasi. Ia mendorong mereka “turun gunung”, terlibat langsung dalam pembangunan desa melalui program desa binaan.
“Program pemerintah yang baik harus kita dorong bersama. Hilangkan ego sektoral. Minimal kita mendukung dengan cara kita sendiri, jangan sampai justru merecoki,” ujarnya.
Pernyataan itu bukan tanpa alasan. Selama ini, pendekatan pembangunan kerap tersendat oleh sekat-sekat antarunit kerja. Program berjalan sendiri-sendiri, saling tumpang tindih, bahkan tak jarang kehilangan arah di tingkat pelaksana. Yandri ingin memotong rantai itu, dimulai dari dalam kementeriannya sendiri.
Konsep desa binaan, menurut dia, menjadi instrumen untuk menguji sekaligus memastikan efektivitas kebijakan. Setiap pegawai didorong memilih satu desa untuk didampingi, baik berdasarkan kedekatan emosional seperti daerah asal maupun pertimbangan strategis lainnya. Di sanalah, kebijakan diuji: apakah benar-benar bekerja atau sekadar terlihat baik di atas kertas.
“Minimal di Kemendes kita deklarasikan desa binaan. Kita bina dengan menggandeng para pihak, mengawal program yang sudah ada supaya tidak berjalan sendiri-sendiri,” kata Yandri.
Dalam skema ini, desa diposisikan sebagai titik temu berbagai program prioritas pemerintah. Mulai dari Makan Bergizi Gratis (MBG), penguatan Koperasi Desa Merah Putih, hingga percepatan penanganan stunting dan pengentasan kemiskinan. Semua berujung di satu tempat yang sama: desa.
Karena itu, menurut Yandri, keberhasilan pembangunan tak lagi bisa diukur dari rapat-rapat di pusat. Ia menuntut aparatur memahami denyut lapangan, mengenali persoalan riil, dan memastikan setiap program benar-benar sampai ke warga.
Orientasi PPPK yang digelar secara daring dan luring ini sejatinya dirancang untuk membekali peserta dengan pemahaman kelembagaan, nilai, dan etika kerja. Namun Yandri mengingatkan, pemahaman itu hanya fondasi awal.
“Jangan sampai tidak paham rumah sendiri. Kemendes ini adalah tanggung jawab kita bersama. Keberhasilannya tergantung Bapak Ibu sekalian,” ujarnya.
Sejumlah pejabat turut hadir dalam kegiatan tersebut, di antaranya Sekretaris Jenderal Taufik Madjid, Kepala BPSDM Agustomi Masik, Kepala BPI Mulyadin, serta Inspektur Jenderal Masyhudi. Kehadiran mereka menegaskan bahwa orientasi ini bukan sekadar seremoni administratif, melainkan titik awal pembentukan aparatur yang diharapkan mampu bekerja lintas batas.
Di tengah kompleksitas pembangunan desa yang kian meningkat, pesan Yandri terasa sederhana namun mendasar: birokrasi tak cukup hanya bekerja dari balik meja. Ia harus hadir, melihat, dan memastikan, bahwa negara benar-benar sampai ke desa.
