Mendes PDT Yandri Susanto dalam kegiatan Halal Bihalal yang diselenggarakan Pimpinan Wilayah Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Provinsi Banten di Kabupaten Serang.
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, mengajak organisasi masyarakat (ormas) untuk “turun gunung” dan mengambil peran langsung melalui pembentukan desa binaan.
Banten ; Pemerintah mulai mendorong perubahan arah pembangunan desa, dari yang semula bertumpu pada program birokratis, menjadi gerakan kolektif berbasis masyarakat. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, mengajak organisasi masyarakat (ormas) untuk “turun gunung” dan mengambil peran langsung melalui pembentukan desa binaan.
Ajakan itu disampaikan saat Yandri menghadiri Halal Bihalal yang digelar Lembaga Dakwah Islam Indonesia Provinsi Banten di Kabupaten Serang, Sabtu, 18 April 2026. Di hadapan para tokoh dan pengurus ormas, ia menekankan bahwa pembangunan desa membutuhkan keterlibatan aktor-aktor sosial yang memiliki kedekatan langsung dengan warga.
Menurut Yandri, ormas memiliki posisi strategis sebagai jembatan antara kebijakan negara dan kebutuhan riil masyarakat. Dengan jaringan hingga ke tingkat akar rumput, ormas dinilai mampu mempercepat proses pemberdayaan sekaligus memastikan program berjalan lebih tepat sasaran.
“Atas arahan Presiden, semua pihak diharapkan punya desa binaan. Ormas, pejabat, hingga pimpinan lembaga, semuanya bisa berkontribusi langsung di desa,” ujar Yandri.
Gagasan desa binaan ini, kata dia, bukan sekadar simbol atau proyek seremonial. Pemerintah ingin menjadikannya sebagai model intervensi konkret, di mana setiap entitas bertanggung jawab terhadap kemajuan satu desa secara berkelanjutan.
Dalam kesempatan yang sama, Yandri juga menyinggung pentingnya sinergi dalam menjalankan program prioritas nasional, khususnya Makan Bergizi Gratis (MBG), program unggulan Presiden Prabowo Subianto. Ia menegaskan bahwa program tersebut merupakan hak anak-anak Indonesia dan tidak boleh dikompromikan kualitasnya.
“Kalau ada yang menyimpang atau bermain-main, silakan laporkan,” katanya.
Lebih jauh, pemerintah telah merancang skema agar desa menjadi bagian penting dalam rantai pasok program tersebut. Mitra dapur MBG diwajibkan menyerap bahan baku dari desa sekitar. Kebijakan ini diharapkan tidak hanya meningkatkan asupan gizi anak, tetapi juga menggerakkan ekonomi lokal.
Menurut Yandri, langkah tersebut sekaligus menjadi strategi memperkuat kedaulatan pangan nasional dari tingkat desa. Dengan demikian, manfaat pembangunan tidak berhenti pada output program, tetapi berlanjut pada penguatan struktur ekonomi masyarakat.
Pemerintah, ia menambahkan, akan melakukan pengawasan ketat untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai standar, baik dari sisi kualitas maupun distribusi manfaat.
Didampingi Direktur Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Tabrani, Yandri menutup ajakannya dengan penegasan bahwa masa depan pembangunan Indonesia tidak bisa dilepaskan dari desa.
Di titik itulah, “turun gunung” bukan lagi sekadar metafora, melainkan tuntutan peran nyata.
