Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy bersama Menteri Agama Nasaruddin Umar dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi dalam agenda Peluncuran Program Kerja Sama Pemerintah Indonesia dan UNICEF Periode 2026-2030 di Gedung Bappenas, Jakarta, Senin (20/4/2026).
Jakarta ; Pemerintah Indonesia kembali menegaskan arah pembangunan jangka panjangnya: memulai dari anak, bahkan sejak dalam kandungan. Komitmen itu ditandai dengan peluncuran Country Program Action Plan (CPAP) 2026–2030 bersama United Nations Children’s Fund di Gedung Bappenas, Jakarta, Senin, 20 April 2026.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, menyebut program ini bukan sekadar kelanjutan kerja sama, melainkan bagian dari strategi besar negara dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak fase paling awal kehidupan.
Menurut dia, arah kebijakan ini sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan RPJMN, yang menempatkan anak sebagai fondasi pembangunan. Ia juga menyinggung prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang menitikberatkan pada pemenuhan kebutuhan dasar, terutama gizi.
“Program paling mendasar adalah memberi makan, dalam arti yang sesungguhnya, yaitu asupan gizi,” kata Rachmat.
Kerja sama Indonesia dan UNICEF sendiri bukan hal baru. Dimulai sejak penandatanganan Basic Cooperation Agreement enam dekade lalu, kolaborasi ini telah berjalan dalam siklus lima tahunan yang kini memasuki fase ke-13 melalui CPAP terbaru.
Dalam lima tahun terakhir, kemitraan ini mencatat sejumlah capaian yang cukup signifikan. Di sektor kesehatan, lebih dari 77 juta dosis vaksin COVID-19 berhasil disalurkan. Di bidang pendidikan, sekitar 105 ribu anak berhasil dikembalikan ke bangku sekolah, sementara 237 ribu lainnya terlindungi dari risiko putus sekolah.
Tak hanya itu, program juga menyentuh aspek yang lebih luas: penyediaan air bersih, sanitasi, praktik higiene, perlindungan anak, hingga penguatan kebijakan sosial. Salah satu inisiatif yang menonjol adalah pengembangan pusat keunggulan program Makan Bergizi Gratis, agenda yang kini menjadi salah satu prioritas nasional.
Penyusunan CPAP 2026–2030 dilakukan dengan mengacu pada berbagai kerangka strategis, mulai dari RPJMN 2025–2029, visi-misi presiden dan wakil presiden, hingga United Nations Sustainable Development Cooperation Framework (UNSDCF). Selain itu, komitmen terhadap Konvensi Hak Anak dan berbagai forum internasional turut menjadi pijakan utama.
Peluncuran ini memperlihatkan satu hal yang konsisten: pembangunan manusia tidak lagi dimulai dari ruang kelas, melainkan jauh sebelumnya, dari meja makan, dari akses air bersih, dan dari perlindungan dasar yang menentukan masa depan anak Indonesia.
