Rapat koordinasi lintas sektor membahas penyelesaian berbagai persoalan BBM yang dihadapi nelayan dan pelaku usaha.
Jakarta, Volunteer news ; Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) kembali menekan denyut nadi sektor perikanan tangkap. Di tengah biaya operasional yang kian membengkak, nelayan dan pelaku usaha perikanan menghadapi situasi yang tak mudah: melaut tetap harus jalan, tapi keuntungan kian menipis.
Merespons kondisi tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bergerak cepat. Pemerintah mulai merancang skema khusus BBM untuk nelayan sebagai upaya meredam dampak lonjakan harga BBM non-subsidi yang kini telah menembus di atas Rp25 ribu per liter.
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Lotharia Latif, menyebut tekanan biaya bahan bakar menjadi persoalan paling krusial.
“Sekitar 70 persen biaya operasional melaut berasal dari BBM. Jika harga naik, maka margin nelayan akan tergerus signifikan,” ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat, 24 April 2026.
Dalam beberapa waktu terakhir, KKP telah menerima berbagai asosiasi dan himpunan nelayan, serta pelaku usaha perikanan, untuk membahas solusi konkret. Pertemuan itu juga melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga terkait guna mempercepat perumusan kebijakan lintas sektor.
Pemerintah memastikan bahwa harga BBM subsidi bagi nelayan tidak akan mengalami kenaikan hingga akhir 2026, sebagaimana telah diumumkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Namun, jaminan harga tersebut belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan di lapangan.
Distribusi yang belum merata dan akses yang masih terbatas menjadi keluhan utama. Di sejumlah wilayah, nelayan masih kesulitan mendapatkan BBM subsidi, sementara harga BBM non-subsidi terus melambung. Kondisi ini tak jarang memaksa mereka mengeluarkan biaya lebih tinggi demi tetap melaut.
Menurut Latif, perbaikan tata kelola distribusi menjadi kunci. Pemerintah juga tengah mendorong penyesuaian regulasi, termasuk revisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014, agar skema penyaluran BBM semakin tepat sasaran.
Di sisi lain, persoalan teknis seperti pengangkutan BBM di kapal perikanan turut menjadi perhatian. Untuk itu, KKP berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan guna memastikan distribusi berjalan lebih efektif dan aman.
Upaya ini tak dilakukan sendiri. Rapat koordinasi lintas sektor telah digelar dengan melibatkan Bappenas, BPH Migas, PT Pertamina Patra Niaga, serta sejumlah kementerian lain seperti Kemenko Perekonomian, Kemenko Pangan, dan Kementerian Keuangan.
Hasil dari koordinasi tersebut kini tengah ditindaklanjuti pemerintah, dengan harapan dapat segera menghadirkan solusi nyata bagi nelayan di lapangan. Skema harga khusus BBM untuk sektor perikanan menjadi salah satu opsi yang terus didorong.
Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, dalam berbagai kesempatan menekankan pentingnya respons cepat terhadap dinamika di sektor ini. Ia meminta jajarannya untuk proaktif menyerap aspirasi nelayan sekaligus memastikan kebijakan yang diambil relevan dengan kondisi riil.
Di tengah ketidakpastian harga energi global, nasib nelayan menjadi cermin rapuhnya sektor yang sangat bergantung pada BBM. Tanpa intervensi yang tepat, bukan hanya pendapatan yang terancam, tetapi juga keberlanjutan usaha perikanan itu sendiri.
Kini, perhatian tertuju pada langkah pemerintah: apakah skema yang disiapkan mampu benar-benar menjawab persoalan di laut, atau sekadar menjadi solusi di atas kertas.
