Presiden Prabowo Subianto usai menjenguk korban di RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat pada Selasa (28/4/2026).
Kota Bekasi, Volunteer news ; Kecelakaan maut di perlintasan kereta api Kota Bekasi, Jawa Barat, pada Senin, 27 April 2026, menjadi titik balik serius bagi pemerintah untuk membenahi sistem keselamatan transportasi berbasis rel. Presiden Prabowo Subianto langsung memerintahkan investigasi menyeluruh sekaligus percepatan perbaikan ribuan titik perlintasan yang dinilai rawan kecelakaan.
Sehari setelah kejadian, Presiden mendatangi korban yang dirawat di RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid. Kunjungan itu bukan sekadar simbol empati, tetapi juga penegasan bahwa negara tidak boleh abai terhadap keselamatan warganya di ruang publik yang paling mendasar.
“Kita semua sangat prihatin. Atas nama pribadi dan pemerintah, saya menyampaikan belasungkawa. Saya sudah perintahkan investigasi untuk mengetahui penyebab pasti kejadian ini,” ujar Prabowo.
Sorotan utama Presiden tertuju pada fakta lama yang kembali mencuat: banyaknya perlintasan sebidang tanpa sistem pengamanan memadai. Dari laporan yang diterima pemerintah, terdapat sekitar 1.800 titik perlintasan di Pulau Jawa yang membutuhkan penanganan serius, mulai dari minimnya penjagaan hingga ketiadaan infrastruktur keselamatan dasar.
Menurut Prabowo, kondisi ini tidak bisa lagi ditoleransi. Ia memerintahkan langkah cepat berupa pembangunan pos jaga, pemasangan sistem peringatan dini, hingga pembangunan flyover di titik-titik dengan kepadatan lalu lintas tinggi.
Bekasi menjadi prioritas awal. Pemerintah pusat telah menyetujui usulan pembangunan flyover dari pemerintah daerah setempat, sebagai solusi jangka menengah untuk mengurangi risiko kecelakaan di kawasan padat kendaraan.
“Wilayah Bekasi lalu lintasnya sangat padat. Saya sudah setujui pembangunan flyover dan akan segera direalisasikan,” katanya.
Langkah ini menandai pendekatan baru pemerintah yang tidak lagi reaktif, melainkan preventif dan sistemik. Pembenahan perlintasan kereta akan melibatkan koordinasi lintas kementerian, operator kereta api, serta pemerintah daerah, sebuah pekerjaan besar yang selama ini kerap tertunda oleh persoalan birokrasi dan pendanaan.
Di sisi lain, kondisi korban mulai menunjukkan perkembangan positif. Sebagian telah diperbolehkan pulang setelah mendapat perawatan intensif, sementara korban lainnya masih dalam pemantauan tenaga medis.
Presiden juga memastikan seluruh korban akan menerima kompensasi sesuai ketentuan. Namun, di balik janji santunan, ada tuntutan publik yang lebih besar: jaminan bahwa tragedi serupa tidak kembali terulang.
Kecelakaan di Bekasi kini menjadi pengingat keras bahwa modernisasi transportasi tidak hanya soal kecepatan dan konektivitas, tetapi juga keselamatan. Pemerintah dituntut membuktikan bahwa perintah pembenahan ini bukan sekadar respons sesaat, melainkan awal dari reformasi nyata di jalur rel nasional.
