Presiden Prabowo Subianto (tengah) didampingi (dari kiri) Presiden KSBSI Elly Rosita Silaban, Ketua Umum KSPSI sekaligus Menteri Lingkungan Hidup Mohammad Jumhur Hidayat, Presiden KSPSI AGN Andi Gani Nena Wea, Presiden KSPI Said Iqbal, saat mengikuti peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2026 di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Jumat (1/5/2026).
Jakarta, Volunteer news ; Peringatan Hari Buruh Internasional 2026 di kawasan Monumen Nasional (Monas) berubah menjadi panggung kebijakan besar pemerintah. Di hadapan ribuan buruh yang memadati Silang Monas, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan sederet langkah strategis yang menyentuh isu paling dekat dengan pekerja: ancaman PHK, nasib pengemudi ojek online, hingga kebutuhan rumah murah.
Pidato Presiden pada Jumat, 1 Mei 2026, disambut riuh massa buruh yang sejak pagi memenuhi area pusat ibu kota. Momentum May Day tahun ini terasa berbeda. Pemerintah tak hanya hadir memberi salam seremonial, tetapi membawa pesan politik yang jelas: negara ingin tampil sebagai pelindung pekerja.
Sorotan pertama tertuju pada persoalan pemutusan hubungan kerja yang belakangan menghantui banyak sektor industri. Prabowo mengumumkan terbitnya Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2026 tentang pembentukan Satuan Tugas Mitigasi PHK dan Kesejahteraan Buruh.
Satgas ini diproyeksikan menjadi instrumen cepat menghadapi gelombang PHK di tengah tekanan ekonomi global dan perubahan industri yang semakin dinamis.
“Yang diancam PHK akan kita bela dan lindungi. Negara tidak akan tinggal diam,” ujar Prabowo.
Pernyataan itu menjadi angin segar bagi kalangan pekerja yang selama ini menilai negara kerap datang terlambat saat badai PHK terjadi.
Tak berhenti di isu ketenagakerjaan formal, Presiden juga menyentuh persoalan ekonomi digital yang kian sensitif: potongan pendapatan pengemudi ojek online oleh aplikasi. Ia menegaskan potongan tersebut harus ditekan hingga di bawah 10 persen.
“Yang bekerja keras adalah pengemudi. Maka harus ada keadilan dalam pembagian pendapatan,” katanya.
Pernyataan ini berpotensi menjadi sinyal keras bagi perusahaan platform digital yang selama ini menuai kritik terkait skema pembagian hasil.
Agenda besar berikutnya adalah perumahan buruh. Presiden menyebut pemerintah telah membangun sekitar 350 ribu unit rumah hingga 2026, dan menargetkan peningkatan menjadi minimal satu juta unit.
Program ini dirancang dengan pendekatan baru: hunian berbasis klaster industri, dekat tempat kerja, dilengkapi sekolah, fasilitas kesehatan, transportasi publik, serta daycare.
“Rumah harus dekat tempat kerja. Buruh harus punya kualitas hidup yang baik,” ujarnya.
Kebijakan tersebut menjawab realitas pahit banyak pekerja urban yang menghabiskan sebagian besar gaji untuk sewa rumah dan ongkos perjalanan harian. Pemerintah menawarkan cicilan jangka panjang 20 hingga 40 tahun agar pekerja bisa memiliki rumah sendiri.
Selain itu, akses pembiayaan murah juga diperluas melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga maksimal 5 persen per tahun, guna membuka peluang usaha tambahan bagi keluarga pekerja.
Di tengah ketidakpastian global, Prabowo menegaskan Indonesia tetap berada di jalur stabil berkat penguatan ketahanan pangan dan energi nasional. Menurutnya, fondasi ekonomi yang kuat akan menentukan kesejahteraan buruh ke depan.
May Day 2026 pada akhirnya bukan sekadar hari unjuk rasa. Ia berubah menjadi arena adu janji dan harapan baru. Kini, para buruh menunggu satu hal paling penting: seberapa cepat pidato di Monas berubah menjadi kenyataan di lapangan.
