Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 6 Jakarta Timur memulai Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS).
Jakarta, Volunteer news ; Pemerintah menegaskan komitmennya untuk memastikan lulusan Sekolah Rakyat tidak terjebak dalam lingkaran pengangguran. Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, menyatakan setiap lulusan akan diarahkan menjadi individu produktif sekaligus agen perubahan di tengah masyarakat.
Pernyataan itu disampaikan dalam forum “Menuju Satu Tahun Perjalanan Program Sekolah Rakyat: Capaian Strategis dan Sinergi Keberlanjutan” di Jakarta, Rabu (29/4/2026). Program Sekolah Rakyat sendiri merupakan salah satu inisiatif prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan.
“Pemerintah memastikan tidak ada lulusan Sekolah Rakyat yang menganggur. Mereka harus menjadi agen perubahan,” ujar Saifullah Yusuf dalam keterangan resminya.
Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah menyiapkan dua jalur utama. Pertama, jalur akademik bagi lulusan yang memiliki kemampuan dan minat melanjutkan pendidikan tinggi. Pemerintah, kata Mensos, telah berkoordinasi dengan berbagai perguruan tinggi negeri untuk membuka akses seluas-luasnya. Bahkan sejumlah perguruan tinggi swasta juga mulai menyatakan kesiapan menerima lulusan Sekolah Rakyat.
“Kalau mereka ingin kuliah dan memiliki kemampuan, perguruan tinggi negeri siap menerima. Perguruan tinggi swasta juga sudah mulai membuka diri,” ujarnya.
Jalur kedua adalah penguatan keterampilan kerja. Lulusan yang memilih langsung terjun ke dunia kerja akan difasilitasi melalui program pelatihan vokasi. Skema ini disinergikan dengan kementerian terkait, termasuk sektor ketenagakerjaan dan perlindungan pekerja migran, guna memastikan lulusan memiliki kompetensi yang relevan dengan kebutuhan industri.
Selain itu, bagi siswa berprestasi di tingkat SMP, pemerintah membuka peluang untuk melanjutkan ke Sekolah Garuda, sebuah jalur pendidikan unggulan yang tengah diprioritaskan pengembangannya.
Di sisi infrastruktur, pemerintah terus mempercepat pembangunan fasilitas pendidikan. Saat ini, tercatat 93 gedung permanen Sekolah Rakyat tengah dibangun di berbagai daerah untuk menggantikan fasilitas sementara yang selama ini digunakan.
“Sekitar 69 persen akan tuntas pada Juli untuk memulai proses pembelajaran, sementara sisanya akan segera difungsikan secara bertahap,” kata Saifullah.
Hingga kini, sebanyak 166 Sekolah Rakyat telah beroperasi di seluruh Indonesia. Angka tersebut mencerminkan ekspansi cepat program yang dirancang sebagai instrumen strategis pengentasan kemiskinan.
Di tengah tantangan ketimpangan akses pendidikan dan lapangan kerja, pemerintah menempatkan Sekolah Rakyat sebagai jembatan menuju mobilitas sosial. Bukan sekadar ruang belajar, melainkan pintu keluar dari kemiskinan, dengan satu janji utama: tidak ada lulusan yang dibiarkan tanpa masa depan.
