Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi dalam kegiatan sinergi pengawasan PIP antara Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dan Kejaksaan Republik Indonesia di Bandung, Jawa Barat, Rabu (6/5/2026).
Bandung,Volunteer news ; Penyaluran Program Indonesia Pintar (PIP) kembali menjadi sorotan setelah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengungkap adanya dugaan salah sasaran penerima bantuan pendidikan. Dalam forum resmi di Bandung, Dedi menyebut masih ditemukan bantuan yang justru diterima kalangan mampu, termasuk anak pejabat dan aparatur negara.
Pernyataan itu disampaikan dalam kegiatan sinergi pengawasan Program Indonesia Pintar antara Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) bersama Kejaksaan Republik Indonesia di Bandung, Jawa Barat, Rabu (6/5/2026).
Menurut Dedi, temuan di lapangan menunjukkan bahwa tujuan utama program untuk membantu siswa dari keluarga kurang mampu belum sepenuhnya tercapai. Ia menilai masih ada celah serius dalam proses verifikasi data penerima.
“Saya menemukan penerima bantuan justru berasal dari keluarga yang seharusnya tidak berhak. Ini tentu harus menjadi perhatian kita bersama,” ujar Dedi.
Ucapan tersebut langsung memantik perhatian publik, mengingat Program Indonesia Pintar selama ini menjadi salah satu program strategis pemerintah dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat prasejahtera.
Tak hanya menyoroti salah sasaran penerima, Dedi juga mengkritik mekanisme pencairan bantuan yang masih dilakukan secara kolektif oleh pihak sekolah. Menurutnya, pola tersebut berpotensi menimbulkan penyalahgunaan dan mengurangi transparansi dana bantuan.
“Bantuan ini seharusnya diterima langsung oleh siswa atau orang tuanya, bukan dikelola secara kolektif,” tegasnya.
Ia menilai dana bantuan pendidikan harus sampai langsung ke tangan penerima manfaat agar tidak menimbulkan keraguan dan potensi penyimpangan di lapangan.
Dedi juga mengingatkan bahwa penyaluran bantuan sosial di sektor pendidikan wajib dijalankan secara objektif, berbasis data, dan bebas dari kepentingan non-teknis, termasuk kepentingan politik.
“Program ini ditujukan bagi masyarakat kurang mampu. Jangan sampai bergeser karena kepentingan lain,” katanya.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat, lanjut Dedi, mendukung penguatan pengawasan melalui kerja sama lintas sektor bersama kementerian terkait serta aparat penegak hukum. Langkah tersebut dianggap penting untuk meminimalkan penyimpangan sekaligus meningkatkan akuntabilitas program.
Forum di Bandung ini menjadi momentum evaluasi nasional terhadap tata kelola Program Indonesia Pintar. Pemerintah diharapkan melakukan pembaruan data penerima, memperbaiki sistem penyaluran, dan memperkuat pengawasan agar bantuan benar-benar tepat sasaran.
Dengan pembenahan menyeluruh, Program Indonesia Pintar diharapkan tetap menjadi jembatan masa depan bagi jutaan siswa dari keluarga kurang mampu, sekaligus memperkuat pemerataan akses pendidikan di Indonesia.
