Rencana Induk Pengembangan Kilang Balikpapan, Fasilitas Residual Fluid Catalytic Cracking (RFCC) Complex milik PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) RU V Balikpapan, Kalimantan Timur.
Di antara dua kekuatan itu, Indonesia mencoba menjaga keseimbangan, dengan satu tujuan: mengamankan pasokan energi nasional.
Jakarta ; Pemerintah mengambil langkah hati-hati di tengah pusaran geopolitik energi global. Di satu sisi membuka peluang impor minyak mentah dari Rusia, di sisi lain memastikan kerja sama dengan Amerika Serikat tetap berjalan. Di antara dua kekuatan itu, Indonesia mencoba menjaga keseimbangan, dengan satu tujuan: mengamankan pasokan energi nasional.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa langkah menjajaki pembelian crude oil dan LPG dari Rusia tidak akan mengganggu hubungan energi dengan Amerika Serikat.
“Kebutuhan crude kita setiap tahun sekitar 300 juta barel. Jadi, semua opsi kita ambil, mana yang menguntungkan negara, itu yang kita jalankan,” kata Bahlil dalam keterangan resmi, Kamis (16/4/2026).
Angka kebutuhan itu menjadi kunci. Produksi dalam negeri belum mampu menutup konsumsi yang terus meningkat. Celah itulah yang kini diisi melalui diversifikasi sumber impor, sebuah strategi lama yang kembali relevan di tengah ketidakpastian global.
Langkah ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Vladimir Putin di Moskow, awal pekan ini. Dari pertemuan tersebut, pemerintah mengklaim adanya sinyal positif dari pihak Rusia.
Tak hanya pasokan minyak mentah, Rusia juga disebut siap terlibat dalam pembangunan infrastruktur energi di Indonesia, mulai dari fasilitas penyimpanan hingga penguatan cadangan strategis.
“Kita akan mendapat pasokan crude dari Rusia, dan mereka juga siap membantu pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan ketahanan energi nasional,” ujar Bahlil.
Namun, rencana impor LPG dari Rusia masih berada di tahap penjajakan. Pemerintah mengakui negosiasi belum final dan masih memerlukan beberapa putaran komunikasi lanjutan.
“Untuk LPG masih butuh dua-tiga tahap lagi. Tapi untuk crude, saya pikir sudah hampir final,” kata Bahlil.
Di tengah dinamika ini, pemerintah tampak berupaya memainkan peran sebagai pembeli rasional, bukan sekadar mitra politik. Harga, ketersediaan, dan keberlanjutan pasokan menjadi pertimbangan utama, bukan semata aliansi.
Pendekatan ini mencerminkan perubahan sikap: dari ketergantungan pada sumber tertentu menuju fleksibilitas dalam memilih pemasok energi. Namun, langkah tersebut bukan tanpa risiko. Ketegangan geopolitik global, termasuk relasi Barat dengan Rusia, dapat memengaruhi stabilitas kerja sama di masa depan.
Di sisi lain, kebutuhan domestik tak memberi banyak ruang untuk menunda. Industri dan masyarakat tetap membutuhkan energi yang stabil, terjangkau, dan berkelanjutan.
Karena itu, pemerintah terus mendorong diversifikasi impor sebagai strategi jangka pendek, sembari memperkuat ketahanan energi nasional melalui pembangunan infrastruktur dan peningkatan cadangan.
Di tengah tarik ulur kepentingan global, Indonesia mencoba berdiri di titik tengah. Mengambil dari siapa saja, selama itu menguntungkan.
Pertanyaannya kini: sampai sejauh mana keseimbangan ini bisa dijaga, ketika energi tak lagi sekadar komoditas, melainkan alat pengaruh geopolitik?
