Menkomdigi Meutya Hafid saat menerima audiensi startup Gambit Hunter dan Ambisius Lab di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, Jumat (10/04/2026).
Melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), pemerintah menggandeng startup berbasis AI untuk membongkar ekosistem judi online dari hulunya, termasuk jalur transaksi yang selama ini kerap luput dari pengawasan.
Jakarta ; Pemerintah mulai mengubah cara melawan judi online. Tak lagi sekadar memblokir situs dan konten, kini pendekatannya menembus lapisan yang lebih dalam: teknologi kecerdasan artifisial.
Melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), pemerintah menggandeng startup berbasis AI untuk membongkar ekosistem judi online dari hulunya, termasuk jalur transaksi yang selama ini kerap luput dari pengawasan.
Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menyebut langkah ini sebagai strategi konkret menghadapi kompleksitas persoalan digital yang kian berkembang.
“Inovasi dari anak bangsa menunjukkan kita bukan hanya pengguna teknologi, tapi juga pencipta solusi,” kata Meutya di Kantor Kemkomdigi, Jumat (10/4/2026).
Salah satu yang disorot adalah teknologi milik Gambit Hunter. Startup ini mengembangkan sistem berbasis AI untuk mengidentifikasi dan menelusuri infrastruktur pembayaran yang digunakan dalam praktik judi online, sebuah titik lemah yang selama ini sulit disentuh.
Pendekatan ini menandai pergeseran strategi: dari sekadar menutup permukaan, menuju pembongkaran akar masalah. Jejak transaksi, aliran dana, hingga pola jaringan kini menjadi target baru.
“Penanganan tidak bisa hanya di konten. Harus sampai ke infrastrukturnya,” ujar Meutya.
Di sisi lain, tantangan ruang digital tak hanya soal keamanan, tapi juga kualitas informasi. Di tengah banjir konten dan maraknya disinformasi, kehadiran teknologi kurasi menjadi krusial.
Di sinilah peran Ambisius Lab melalui produknya, Ambisius News. Platform ini dirancang untuk mengkurasi, memverifikasi, dan membandingkan berita dari berbagai sumber, membantu publik memilah informasi yang akurat di tengah arus yang kian bising.
Bagi pemerintah, dua inovasi ini mencerminkan dua sisi yang tak terpisahkan dalam tata kelola digital: keamanan dan literasi. Satu menekan ancaman, yang lain memperkuat ketahanan masyarakat.
Kemkomdigi sendiri menempatkan AI sebagai salah satu pilar utama transformasi digital nasional. Namun, pengembangannya tak dibiarkan liar. Prinsip etika, tanggung jawab, dan daya saing tetap menjadi landasan.
Kolaborasi lintas sektor pun terus didorong, menghubungkan pemerintah, industri, dan talenta digital dalam satu ekosistem inovasi.
Langkah ini sekaligus menjadi sinyal: negara tak ingin lagi tertinggal dalam menghadapi kejahatan digital yang terus berevolusi.
Pertanyaannya kini, mampukah teknologi berlari lebih cepat dari para pelaku?
Di tengah perang yang kian kompleks, jawabannya mungkin tak lagi ada di tangan aparat semata, melainkan pada algoritma yang bekerja diam-diam di balik layar.
