Presiden Prabowo Subianto melontarkan teguran keras terhadap kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) saat menyampaikan pidato dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa (20/5/2026).
Jakarta, Volunteer news ; Presiden Prabowo Subianto melontarkan teguran keras terhadap kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) saat menyampaikan pidato dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa (20/5/2026).
Pidato tersebut disampaikan Presiden dalam agenda Penyampaian Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027.
Di hadapan pimpinan dan anggota parlemen, Presiden secara terbuka meminta pembenahan serius terhadap institusi Bea Cukai yang dinilai masih menyisakan banyak persoalan dalam pelayanan dan tata kelola birokrasi.
“Saya ingatkan kembali untuk kesekian kali, Bea Cukai kita harus diperbaiki. Menteri Keuangan, kalau pimpinan Bea Cukai tidak mampu, segera diganti,” ujar Presiden.
Pernyataan tersebut langsung menjadi sorotan dalam sidang paripurna karena menunjukkan ketegasan pemerintah terhadap reformasi birokrasi, khususnya di sektor yang berkaitan langsung dengan aktivitas perdagangan dan investasi nasional.
Presiden juga mengingatkan seluruh kementerian dan lembaga negara agar tidak ragu melakukan pembersihan internal terhadap praktik korupsi maupun penyalahgunaan wewenang.
Menurut Presiden, reformasi birokrasi tidak cukup hanya melalui slogan, tetapi harus dibuktikan dengan tindakan nyata terhadap aparat yang terbukti melanggar aturan.
“Jangan ragu-ragu, yang melanggar tindak. Semua institusi pemerintah harus bekerja dengan baik. Kita harus menghilangkan korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan praktik-praktik yang menghambat perjalanan ekonomi kita,” kata Presiden Prabowo Subianto.
Kepala Negara mengungkapkan dirinya masih menerima banyak laporan dari kalangan pelaku usaha terkait dugaan pungutan liar (pungli) dalam proses birokrasi dan pelayanan.
Keluhan tersebut, menurut Presiden, menjadi sinyal bahwa pembenahan sistem pemerintahan masih harus terus dilakukan secara menyeluruh.
Ia menegaskan pemerintah harus berani memperbaiki seluruh institusi agar tercipta iklim usaha yang sehat, profesional, dan bebas dari praktik korupsi.
“Kita harus bertekad terus membangun pemerintah yang kuat, pemerintah yang profesional, pemerintah yang tidak korup. Kita harus bersama-sama menjaga semua,” tegas Presiden.
Sorotan Presiden terhadap DJBC dinilai menjadi bagian dari agenda besar reformasi ekonomi dan tata kelola pemerintahan yang saat ini didorong pemerintah.
Selain meningkatkan penerimaan negara, sektor kepabeanan dan cukai juga dianggap memiliki peran penting dalam menciptakan kepastian hukum, memperlancar arus perdagangan, serta menjaga daya saing ekonomi nasional.
Pernyataan Presiden di forum resmi parlemen tersebut sekaligus memperlihatkan dorongan kuat pemerintah agar birokrasi negara lebih responsif terhadap keluhan masyarakat dan dunia usaha.
Di tengah tantangan ekonomi global dan target pertumbuhan nasional, pemerintah menilai pemberantasan korupsi serta perbaikan birokrasi menjadi salah satu kunci utama memperkuat fondasi ekonomi Indonesia ke depan.
