Rapat Paripurna ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (20/5/2026)./Foto Hasil Tangkapan Layar YouTube TV Parlemen
Jakarta, Volunteer news ; Presiden Prabowo Subianto melontarkan kritik tajam terhadap kondisi ekonomi nasional saat menyampaikan pidato Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN 2027 dalam Rapat Paripurna DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (20/5/2026).
Dalam pidato yang berlangsung di hadapan pimpinan dan anggota parlemen tersebut, Presiden menyoroti paradoks ekonomi Indonesia yang dinilai kaya sumber daya alam namun belum mampu menghadirkan kesejahteraan merata bagi seluruh rakyat.
“Bagaimana bisa ekonomi tumbuh, tetapi kelas menengah menurun dan kemiskinan meningkat?” ujar Presiden dalam pidatonya.
Pernyataan itu menjadi salah satu sorotan utama dalam sidang paripurna karena menggambarkan kegelisahan pemerintah terhadap ketimpangan sosial dan distribusi hasil pembangunan yang dinilai belum optimal.
Presiden menegaskan arah kebijakan ekonomi pemerintah ke depan akan difokuskan pada kesejahteraan rakyat kecil, penguatan ekonomi produktif, dan pengelolaan sumber daya alam sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945.
Menurut Presiden, sebagian besar rakyat Indonesia tidak memiliki cita-cita hidup mewah. Mereka, kata dia, hanya ingin hidup layak dengan pekerjaan yang cukup, rumah yang baik, pendidikan memadai, dan layanan kesehatan untuk keluarga.
“Mereka bermimpi bisa makan dengan baik tiap hari, memberi susu untuk anak-anaknya, punya rumah layak, dan melihat anak-anaknya sekolah dengan sehat,” kata Presiden.
Pemerintah menilai Indonesia memiliki modal ekonomi yang sangat besar. Presiden menyebut Indonesia masih menjadi eksportir minyak kelapa sawit terbesar dunia dengan nilai devisa mencapai 23 miliar dolar AS atau sekitar Rp391 triliun pada 2025.
Selain itu, ekspor batu bara menghasilkan sekitar 30 miliar dolar AS atau Rp510 triliun, sementara ferro-alloy menyumbang sekitar Rp272 triliun.
Secara keseluruhan, tiga komoditas utama tersebut menghasilkan devisa lebih dari Rp1.100 triliun per tahun.
Namun, Presiden menilai besarnya kekayaan nasional belum sepenuhnya kembali kepada rakyat.
Ia juga menyoroti rendahnya rasio penerimaan negara Indonesia yang menurut data IMF masih berada di kisaran 11–12 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Angka tersebut dinilai tertinggal dibanding sejumlah negara lain seperti Meksiko, Filipina, India, hingga Kamboja.
Menurut Presiden, kondisi itu menunjukkan perlunya pembenahan struktural dalam sistem ekonomi nasional.
Sebagai bagian dari reformasi ekonomi, pemerintah akan memperkuat hilirisasi industri, meningkatkan kedaulatan ekonomi nasional, dan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam agar manfaatnya lebih dirasakan masyarakat luas.
Dalam sektor kelautan, pemerintah juga meluncurkan program pembangunan 5.000 desa nelayan dalam tiga tahun mendatang.
Pada tahap awal tahun 2026, sebanyak 1.386 desa nelayan ditargetkan mulai diresmikan di berbagai wilayah Indonesia.
Program tersebut mencakup pembangunan fasilitas pembuat es batu, cold storage, serta SPBU khusus nelayan guna menunjang aktivitas melaut.
Presiden menilai selama ini nelayan Indonesia masih menghadapi keterbatasan mendasar, terutama akses terhadap es batu dan bahan bakar solar.
“Kita akan menjamin tiap nelayan bisa punya es batu dan fasilitas pendingin. Nelayan kita harus diberdayakan karena mereka berada di ujung terdepan penguasaan laut kita,” ujar Presiden.
Selain nelayan, pemerintah juga menempatkan kesejahteraan guru sebagai prioritas nasional. Presiden menilai kualitas pendidikan nasional tidak akan meningkat tanpa kualitas hidup tenaga pengajar yang memadai.
Pemerintah juga memastikan penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai upaya memperluas lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
Di bidang perlindungan sosial, pemerintah menargetkan penguatan jaminan sosial bagi masyarakat rentan dan kelompok lanjut usia agar memiliki kehidupan yang lebih aman dan sejahtera.
Presiden menegaskan reformasi ekonomi yang dijalankan pemerintah akan berpijak pada konstitusi, pemerataan kesejahteraan, serta pembangunan sumber daya manusia unggul sesuai agenda Asta Cita pemerintahan Prabowo Subianto.
