Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto (ketiga dari kiri), saat mengecek ketersediaan beras di gudang Perum Bulog
Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, mengingatkan seluruh kepala daerah agar tidak mengabaikan agenda ketahanan pangan hanya demi mengejar kepentingan politik lokal.
Jakarta, Volunteer news ; Pemerintah pusat mulai memperketat pengawasan terhadap komitmen daerah dalam mendukung program swasembada pangan nasional. Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, mengingatkan seluruh kepala daerah agar tidak mengabaikan agenda ketahanan pangan hanya demi mengejar kepentingan politik lokal.
Pesan tegas itu disampaikan Bima Arya dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi dan ketahanan pangan nasional di Jakarta, Sabtu (16/5/2026).
Menurut Bima, kondisi geopolitik global yang tidak menentu menuntut pemerintah pusat dan daerah bergerak dalam satu irama untuk menjaga stabilitas harga sekaligus memastikan ketersediaan bahan pangan di masyarakat.
“Kita mendorong agar kepala daerah juga memaksimalkan, memanfaatkan APBD-nya untuk program-program swasembada pangan. Karena di situ nanti akan terlihat data-datanya,” ujar Bima Arya dalam keterangan resmi.
Pernyataan tersebut menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah pusat tidak ingin agenda strategis nasional tersisih oleh program-program populis daerah yang lebih bernuansa politis.
Dalam arahannya, Bima Arya meminta pemerintah daerah mengoptimalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), terutama pos Belanja Tidak Terduga (BTT), untuk mendukung intervensi pasar, memperkuat distribusi pangan, dan mengantisipasi lonjakan harga komoditas pokok.
Ia juga menegaskan bahwa kepala daerah tidak cukup hanya menerima laporan administratif dari bawahannya. Para pemimpin daerah diminta turun langsung ke lapangan untuk memantau jalur distribusi, mengecek rantai produksi, hingga memastikan harga kebutuhan pokok tetap terkendali.
Menurutnya, pendekatan berbasis data lapangan sangat penting agar potensi gangguan pasokan maupun gejolak harga dapat diantisipasi lebih awal.
Di tengah ancaman krisis pangan global dan tekanan ekonomi internasional, pemerintah pusat menilai ketahanan pangan kini menjadi isu strategis yang tidak bisa dipisahkan dari stabilitas nasional.
Karena itu, Kementerian Dalam Negeri terus memperkuat pengawasan melalui rapat koordinasi rutin pengendalian inflasi yang telah berjalan sejak 24 Oktober 2022.
Melalui mekanisme tersebut, pemerintah menerapkan sistem evaluasi dan insentif fiskal berbasis kinerja daerah. Daerah yang aktif menjaga stabilitas harga dan mampu mengendalikan inflasi akan memperoleh penghargaan dan dukungan fiskal tambahan dari pemerintah pusat.
Dalam kesempatan itu, Bima Arya juga memberikan apresiasi kepada Bank Indonesia yang dinilai berhasil membangun integrasi sistem pangan dari hulu hingga hilir melalui berbagai program pengendalian inflasi daerah.
Pernyataan Wamendagri tersebut sekaligus menegaskan bahwa agenda swasembada pangan kini bukan sekadar program ekonomi, melainkan bagian dari strategi nasional menghadapi ketidakpastian global dan menjaga daya tahan masyarakat di tengah ancaman krisis pangan dunia.
