Pemerintah mencatat kemajuan signifikan dalam satu bulan pertama penanganan pascabencana di Provinsi Aceh, Sumatra Utara (Sumut), dan Sumatra Barat (Sumbar).Hal tersebut disampaikan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dalam konferensi pers Perkembangan Terkini Penanganan Pascabencana yang digelar di Posko Terpadu Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (29/12/2025).
Jakarta ; Pemerintah mencatat kemajuan signifikan dalam satu bulan pertama penanganan pascabencana di Provinsi Aceh, Sumatra Utara (Sumut), dan Sumatra Barat (Sumbar). Berbagai indikator pemulihan, mulai dari konektivitas infrastruktur, distribusi logistik, hingga layanan dasar masyarakat, menunjukkan progres yang nyata.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dalam konferensi pers Perkembangan Terkini Penanganan Pascabencana yang digelar di Posko Terpadu Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (29/12/2025).
Menjawab pertanyaan publik terkait dukungan armada udara, Seskab menjelaskan bahwa pemerintah sejak awal mengerahkan 53 helikopter gabungan dari berbagai unsur, termasuk TNI, Polri, Basarnas, BNPB, serta dukungan pihak swasta, Pertamina, dan lembaga lainnya.
“Seluruh helikopter ini sejak awal berada di tiga provinsi terdampak dan digunakan untuk menerbangkan logistik ke wilayah-wilayah yang tidak dapat dijangkau jalur darat karena akses jalan terputus,” ujar Teddy.
Distribusi bantuan, lanjutnya, dilakukan secara langsung ke kepala desa, posko peninjauan, serta titik-titik terpencil yang belum tersambung jaringan jalan nasional maupun daerah. Bahkan, sejak minggu pertama pascabencana, Presiden Republik Indonesia turut mengirimkan helikopter pribadi ke Aceh untuk mendukung mobilitas dan koordinasi lapangan.
“Silakan digunakan ke mana pun untuk berkeliling Aceh. Itu sejak minggu pertama,” kata Seskab menirukan arahan Presiden kepada Gubernur Aceh dan timnya.
Dalam paparannya, Teddy menekankan bahwa setiap bencana memiliki karakter dan tantangan berbeda sehingga tidak dapat disamakan dengan penanganan bencana sebelumnya. Meski demikian, ia menilai capaian satu bulan pertama ini menunjukkan hasil yang konkret.
Bencana di tiga provinsi tersebut berdampak pada 52 kabupaten dan menyebabkan 78 ruas jalan nasional terputus. Hingga akhir Desember 2025, jumlah tersebut berkurang signifikan.
“Dari 78 jalan nasional yang putus, kini tinggal enam titik yang masih dalam proses penyambungan, empat di Aceh, serta sisanya di Sumatra Barat dan Sumatra Utara,” jelasnya.
Selain jalan, pemerintah memprioritaskan pemulihan jembatan lintas kabupaten yang menjadi urat nadi distribusi logistik dan mobilitas masyarakat. Dalam satu bulan pertama, sebanyak 12 jembatan utama dengan bentang sungai lebar berhasil disambungkan. Beberapa di antaranya memiliki bentang lebih dari 50 meter, bahkan jembatan di Bireuen, Aceh, mencapai 180 meter dengan bobot material baja antara 30 hingga 50 ton.
“Biasanya pemasangan jembatan seperti ini memakan waktu lebih dari satu bulan. Tapi sekarang bisa selesai dalam satu minggu atau 10 hari karena semua bekerja pagi, siang, malam,” ujarnya.
Saat ini, jembatan ke-13 di Batang Toru telah mencapai 90 persen penyelesaian dan segera dapat difungsikan. Untuk wilayah yang belum terhubung jalur darat, distribusi logistik masih mengandalkan jalur udara.
Pada sektor perumahan, pemerintah mulai melakukan pembangunan hunian secara masif. Dalam satu minggu ke depan, sebanyak 600 unit rumah hunian ditargetkan rampung. BNPB juga tengah membangun 450 unit hunian tambahan.
Sementara itu, Presiden RI telah menginstruksikan percepatan pembangunan 15 ribu unit rumah hunian melalui koordinasi lintas kementerian. Kementerian Perumahan pun memulai pembangunan 2.500 rumah hunian tetap di Sumatra Utara dengan memanfaatkan lahan BUMN milik PTPN, disusul 2.500 unit tambahan di tiga provinsi terdampak pada pekan berikutnya.
Di sektor kesehatan, berdasarkan laporan Menteri Kesehatan, sebanyak 87 rumah sakit sempat terdampak dan tidak beroperasi akibat bencana. Dalam kurun satu bulan, seluruh rumah sakit tersebut kini telah kembali melayani pasien, meskipun sebagian masih dalam tahap pemulihan fasilitas. Dari 867 puskesmas yang sebelumnya lumpuh, kini hanya tersisa delapan puskesmas yang masih dalam proses pemulihan.
“Semua ini bisa dicapai karena semua pihak bahu-membahu bekerja sama,” tegas Teddy.
Ia juga menyampaikan bahwa sejumlah sekolah yang terdampak telah dibersihkan dan mulai kembali digunakan untuk aktivitas belajar, meski masih dalam masa libur. Anak-anak dari lokasi pengungsian mulai kembali beraktivitas dan belajar secara terbatas. Sejumlah pasar rakyat pun kembali beroperasi, menandai perlahan pulihnya roda perekonomian masyarakat.
Menurut Seskab, kecepatan pemulihan ini tidak terlepas dari arahan Presiden RI yang sejak awal menekankan pentingnya gerak cepat, koordinasi lintas sektor, dan kehadiran negara di tengah masyarakat terdampak.
“Ini hasilnya. Dalam satu bulan pertama, pemulihan sudah berjalan dan manfaatnya mulai dirasakan masyarakat,” pungkasnya.
