Gubernur Banten Andra Soni, melantik 64 pejabat fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten, di Pendopo Gubernur Banten, KP3B Curug, Kota Serang, Senin (29/12/2025)
Banten ; Pemerintah Provinsi Banten menutup tahun 2025 dengan langkah strategis dalam penguatan tata kelola pemerintahan dan kualitas layanan publik. Gubernur Banten Andra Soni melantik 64 pejabat fungsional di lingkungan Pemprov Banten, bertempat di Pendopo Gubernur Banten, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Curug, Kota Serang, Senin (29/12/2025).
Puluhan pejabat yang dilantik tersebut terdiri atas 59 Pengawas Sekolah, tiga Auditor, satu Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD), serta satu Analis Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur. Pelantikan dilaksanakan berdasarkan Keputusan Gubernur Banten Nomor 685, 697, dan 698 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Melalui Perpindahan ke Dalam Jabatan Fungsional.
Dalam sambutannya, Gubernur Andra Soni menegaskan bahwa pelantikan para Pengawas Sekolah menjadi bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat mutu pendidikan dan tata kelola penyelenggaraan pendidikan di Provinsi Banten.
“Pelantikan 59 orang Pengawas Sekolah ini merupakan kado akhir tahun bagi para pendidik sekaligus komitmen kami untuk mempercepat pengangkatan Pengawas Sekolah Ahli Muda,” ujar Andra Soni.
Ia meminta para pengawas sekolah yang baru dilantik untuk memberikan perhatian serius terhadap pelaksanaan monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu pendidikan. Fokus pengawasan, lanjutnya, tidak hanya pada aspek akademik, tetapi juga pada implementasi program sekolah gratis serta pencegahan kekerasan di lingkungan pendidikan.
“Serta memberikan atensi khusus dalam upaya bersama mencegah tawuran antarpelajar melalui pendidikan karakter, kegiatan ekstrakurikuler yang positif, layanan konseling, serta kerja sama dengan orang tua. Kita harus mencegah tawuran dan perundungan agar tercipta lingkungan sekolah yang aman dan nyaman,” tegasnya.
Andra juga mengingatkan agar peserta didik penerima fasilitas sekolah gratis, baik di sekolah negeri maupun swasta, tetap mematuhi etika dan tata tertib yang berlaku. Ia berharap para pengawas sekolah dapat membangun sinergi dengan kepala sekolah, guru, komite sekolah, dan pemerhati pendidikan untuk menekan angka putus sekolah di Banten.
Selain sektor pendidikan, Gubernur Banten turut memberikan arahan kepada pejabat Auditor, PPUPD, dan Analis SDM Aparatur. Ia menekankan pentingnya penguatan fungsi pengawasan terhadap kinerja pembangunan daerah sebagai bagian dari upaya mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan berintegritas.
Khusus kepada Analis SDM Aparatur, Andra Soni menyoroti peran strategis jabatan tersebut dalam penerapan sistem merit pada manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Analis Sumber Daya Manusia Aparatur memiliki peran penting dalam memastikan pengelolaan ASN dilakukan secara terencana, objektif, dan berbasis data,” katanya.
Menutup sambutannya, Gubernur Andra Soni menegaskan pentingnya profesionalisme dan netralitas ASN. Ia meminta seluruh pejabat fungsional yang dilantik untuk fokus menjalankan tugas dan fungsi jabatan serta menjauhi politik praktis.
“Saya minta Bapak dan Ibu fokus pada fungsi pengawasan. Tidak perlu mengurus hal di luar itu, apalagi politik. Kemurnian sebagai Pegawai Negeri Sipil harus dijaga. Penilaian saya berdasarkan kinerja, bukan kedekatan,” pungkasnya.
