Sumatra Barat ; Pemerintah Provinsi Sumatra Barat menegaskan komitmennya untuk mempercepat penanganan banjir bandang dan tanah longsor menuju tahap rehabilitasi dan rekonstruksi yang terukur, terpadu, dan berkelanjutan. Penegasan tersebut mengemuka dalam rapat evaluasi tanggap darurat bencana yang dipimpin Gubernur Sumatra Barat Mahyeldi, dan diikuti seluruh kepala daerah se-Sumatra Barat secara virtual, Senin (22/12/2025).
Rapat evaluasi ini menjadi momentum konsolidasi pemerintah daerah untuk menyamakan langkah, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta menyiapkan kebijakan lanjutan pascabencana berbasis data lapangan. Dari Pos Komando Tanggap Darurat Kabupaten Agam, Bupati Agam Benni Warlis turut mengikuti rapat yang secara khusus membahas perkembangan terkini penanganan bencana di daerah terdampak.
Dalam arahannya, Gubernur Mahyeldi menyampaikan apresiasi kepada seluruh unsur yang terlibat dalam penanganan darurat, terutama jajaran TNI dan Polri, yang dinilai bekerja cepat, disiplin, dan solid di lapangan. Dukungan tersebut memungkinkan pemerintah daerah memperoleh laporan kondisi lapangan secara real time hingga dua kali sehari, sehingga kebijakan dapat diambil secara lebih presisi dan responsif.
Mahyeldi juga mengapresiasi dukungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), termasuk pelaksanaan operasi modifikasi cuaca untuk menekan intensitas hujan. Namun demikian, ia mengingatkan bahwa ancaman cuaca ekstrem akibat pengaruh siklon tropis masih menjadi tantangan serius yang memerlukan kewaspadaan dan kesiapsiagaan jangka panjang.
Sebagai langkah strategis, Gubernur menekankan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dan kawasan hutan sebagai bagian dari upaya mitigasi bencana sekaligus pengendalian pemanasan global. Menurutnya, Sumatra Barat perlu terus diperkuat sebagai provinsi yang konsisten menerapkan pembangunan berwawasan lingkungan.
Di sisi pemenuhan kebutuhan dasar, Mahyeldi memastikan ketersediaan pangan bagi masyarakat terdampak berada dalam kondisi aman. Stok pangan tersedia mulai dari rumah tangga hingga posko nagari, kecamatan, kabupaten, dan provinsi, termasuk dukungan dari kementerian terkait serta Perum Bulog.
Gubernur juga meminta seluruh kepala daerah menjaga stabilitas keamanan dan kondisi sosial masyarakat. Layanan trauma healing dan dukungan psikososial diminta terus diperkuat, bersamaan dengan percepatan pemulihan layanan kesehatan dasar, guna menjaga ketahanan sosial dan kualitas hidup warga terdampak.
Memasuki tahapan lanjutan, Mahyeldi menargetkan dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) dapat dirampungkan dalam pekan berjalan, dengan data yang akurat, bersih, dan terverifikasi paling lambat 28 Desember 2025. Dokumen tersebut akan menjadi dasar utama pengajuan dukungan anggaran dan program ke pemerintah pusat.
Dalam konteks pemulihan ekonomi, Gubernur menekankan pentingnya perlindungan sumber penghidupan masyarakat, khususnya petani, nelayan, dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Ia meminta perangkat daerah berkoordinasi dengan sektor perbankan dan lembaga keuangan untuk mendorong restrukturisasi kredit, sejalan dengan kebijakan relaksasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), termasuk melalui Bank Nagari.
Pengendalian harga dan ketersediaan bahan pokok juga menjadi perhatian serius. Pemerintah menegaskan tidak akan mentoleransi praktik penimbunan dan permainan harga di tengah situasi bencana, demi menjaga daya beli dan ketenangan masyarakat.
Selain itu, Mahyeldi menegaskan pentingnya penataan ruang berbasis mitigasi bencana, termasuk penetapan kawasan aman untuk hunian permanen serta relokasi warga dari zona merah seperti bantaran sungai dan lereng rawan longsor. Meski diakui sebagai kebijakan yang tidak mudah, langkah tersebut dinilai mutlak diperlukan demi keselamatan masyarakat dalam jangka panjang.
Rapat evaluasi ini juga menyoroti penguatan sistem peringatan dini serta sinkronisasi pendanaan lintas sektor, agar seluruh tahapan penanganan bencana—mulai dari tanggap darurat hingga rehabilitasi dan rekonstruksi, dapat berjalan efektif, terukur, dan berkelanjutan di Sumatra Barat.
