Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Aceh M Nasir dalam rapat evaluasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah kabupaten/kota yang membahas perkembangan penanganan bencana, tindak lanjut rapat bersama Kementerian Koordinator Infrastruktur, serta kinerja enam klaster penanggulangan bencana, di Kantor Gubernur Pemprov Aceh, Rabu (24/12/2025).
Banda Aceh ; Pemerintah Provinsi Aceh terus memperkuat langkah penanganan dan pemulihan bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah pada akhir 2025. Fokus utama diarahkan pada validasi data kerusakan, percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi, serta pengembalian masyarakat dari pengungsian ke rumah masing-masing sebagai bagian dari pemulihan kehidupan sosial dan ekonomi.
Komitmen tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Aceh, M Nasir, dalam rapat evaluasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah kabupaten/kota di Kantor Gubernur Aceh, Rabu (24/12/2025). Rapat tersebut juga membahas tindak lanjut pertemuan bersama Kementerian Koordinator Infrastruktur serta evaluasi kinerja enam klaster penanggulangan bencana.
“Evaluasi hari ini difokuskan pada tiga hal utama, yakni laporan perkembangan harian penanganan bencana, tindak lanjut rapat bersama Menko Infrastruktur, serta evaluasi kinerja enam klaster penanggulangan bencana hidrometeorologi,” ujar M Nasir.
Berdasarkan laporan harian hingga 24 Desember 2025 pukul 16.00 WIB, bencana hidrometeorologi di Aceh telah menyebabkan 502 orang meninggal dunia, 31 orang dinyatakan hilang, 474 orang mengalami luka berat, dan 4.939 orang luka ringan. Sejumlah daerah yang terdampak paling signifikan antara lain Kabupaten Bener Meriah, Aceh Tamiang, Aceh Utara, dan Aceh Tengah.
Jumlah titik pengungsian tercatat mencapai 2.174 lokasi dengan total pengungsi sebanyak 372.721 jiwa atau 93.406 kepala keluarga. Meski jumlah pengungsi menunjukkan tren penurunan, jumlah titik pengungsian justru meningkat.
“Kondisi ini terjadi karena sebagian warga memilih membangun hunian sementara secara mandiri di sekitar rumah masing-masing. Secara administratif, situasi tersebut tetap kami kategorikan sebagai titik pengungsian,” jelas M Nasir.
Dampak bencana juga tercermin dari kerusakan infrastruktur dan fasilitas umum yang cukup luas. Tercatat 220 unit kantor pemerintahan, 633 tempat ibadah, 549 sekolah, 669 dayah atau pesantren, serta 193 fasilitas kesehatan mengalami kerusakan. Selain itu, sebanyak 1.098 ruas jalan dan 492 jembatan terdampak.
Pada sektor ekonomi dan pertanian, bencana mengakibatkan 133.534 unit rumah terdampak, 56.387 ternak mati, 72.406 hektare sawah rusak, 23.307 hektare kebun terdampak, serta 39.505 hektare lahan lainnya di 18 kabupaten/kota. Menurut M Nasir, seluruh data tersebut menjadi dasar utama dalam perumusan kebijakan penanganan dan pemulihan ke depan.
“Karena itu, validasi data terus kami lakukan agar benar-benar akurat dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Sebagai tindak lanjut rapat bersama Menko Infrastruktur pada 19 Desember 2025, Pemerintah Aceh telah menjalankan tujuh langkah strategis, termasuk sinkronisasi data kerusakan antara pemerintah pusat dan daerah, penguatan kolaborasi lintas kementerian/lembaga, serta inventarisasi lahan untuk hunian sementara (Huntara) dan hunian tetap (Huntap).
“Hingga 24 Desember 2025, telah terkumpul 48 lokasi lahan potensial dari enam kabupaten/kota dengan total luas 125,24 hektare yang akan digunakan untuk Huntara dan Huntap,” ungkap M Nasir.
Selain itu, Pemprov Aceh juga menyiapkan pembentukan tim penyusunan Laporan Kerusakan dan Kerugian (L3B) Hidrometeorologi Aceh yang akan menjadi dasar penyusunan roadmap rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Untuk mendukung percepatan penanganan, Pemerintah Aceh telah mengusulkan penggunaan Dana Siap Pakai (DSP) sebesar Rp145 miliar kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Dana tersebut direncanakan untuk pembersihan lingkungan, rumah warga, fasilitas ibadah, serta sarana pendidikan.
“Quick win yang kami dorong adalah mengembalikan masyarakat dari tenda pengungsian ke rumah. Jika ini tercapai, aktivitas ekonomi akan kembali bergerak dan beban sosial dapat ditekan,” ujarnya.
Ke depan, proses rehabilitasi dan rekonstruksi akan dilaksanakan berbasis data spasial serta mitigasi risiko bencana guna memastikan pembangunan kembali lebih aman dan berkelanjutan.
“Yang paling ditunggu masyarakat adalah kepastian perbaikan dan pembangunan kembali rumah. Karena itu, lahan harus clear and clean agar perencanaan dapat segera dijalankan,” pungkas M Nasir.
Pemerintah Aceh menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat koordinasi lintas sektor dan memastikan setiap kebijakan penanganan bencana berbasis data yang valid, kolaboratif, serta berpihak pada percepatan pemulihan kehidupan masyarakat.
