Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Aceh M. Nasirdalam rapat evaluasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah kabupaten/kota yang membahas perkembangan penanganan bencana, tindak lanjut rapat bersama Kementerian Koordinator Infrastruktur, serta kinerja enam klaster penanggulangan bencana, Rabu (24/12/2025)
Banda Aceh ; Pemerintah Provinsi Aceh terus mengakselerasi penanganan bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah dengan menitikberatkan pada pembaruan data terdampak, percepatan penyediaan hunian sementara dan hunian tetap, distribusi logistik, serta pemulihan infrastruktur dasar dan layanan publik.
Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Aceh, M. Nasir, mengatakan hingga saat ini bencana hidrometeorologi telah berdampak pada 18 kabupaten/kota, lebih dari 200 kecamatan, dan hampir 4.000 desa. Data tersebut diperbarui secara real time melalui sistem pelaporan langsung dari pemerintah daerah, terutama dari titik-titik pengungsian.
“Data menjadi fondasi utama dalam pengambilan keputusan dan kebijakan lanjutan, mulai dari penentuan lokasi hunian, penyaluran bantuan, hingga perencanaan pemulihan wilayah terdampak,” ujar M. Nasir di Kantor Gubernur Aceh, Rabu (24/12/2025).
Ia menyampaikan bahwa tren jumlah pengungsi mulai menunjukkan penurunan seiring tertanganinya kerusakan dan membaiknya kondisi di sejumlah wilayah. Meski demikian, sekitar 370 ribu warga masih berada di 2.117 titik pengungsian dan memerlukan dukungan logistik secara berkelanjutan.
Sebagai tindak lanjut rapat koordinasi dengan Kementerian Koordinator Infrastruktur, Pemerintah Provinsi Aceh mendorong percepatan penyiapan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap). Dari 18 kabupaten/kota terdampak, enam daerah telah mengusulkan lokasi dengan total luasan mencapai 125 hektare.
Selain itu, Aceh juga menerima dukungan pembangunan 1.000 unit rumah dari Buddha Suci yang akan direalisasikan di Aceh Utara (500 unit) dan Aceh Tamiang (500 unit). Seluruh dokumen administrasi telah disampaikan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan saat ini tengah dilakukan verifikasi lapangan guna memastikan kesiapan lokasi pembangunan.
Pada klaster penyelamatan, operasi pencarian terhadap 31 orang yang dilaporkan hilang masih berlangsung. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan bersama unsur terkait melakukan operasi di sejumlah wilayah, antara lain Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, Bener Meriah, dan Aceh Tengah. Operasi aktif dijadwalkan hingga 26 Desember 2025 sebelum memasuki fase pemantauan.
Di sektor logistik, pemerintah memastikan distribusi bantuan pangan dan sandang ke seluruh titik pengungsian. Sebanyak 650 ton bantuan yang bersumber dari Belanja Tidak Terduga (BTT) disiapkan untuk enam kabupaten/kota dengan tingkat dampak terparah, melalui kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta organisasi nonpemerintah dan masyarakat sipil.
Untuk layanan kesehatan, intervensi dilakukan melalui pembentukan 240 posko kesehatan di 18 kabupaten/kota dengan dukungan Kementerian Kesehatan. Rumah sakit dan puskesmas yang sempat terdampak banjir dan lumpur telah dibersihkan dan kembali difungsikan, meski Aceh Tamiang masih memerlukan penanganan lebih intensif.
Sementara di sektor pendidikan, fokus diarahkan pada pembersihan sekolah dan penyediaan sekolah darurat. Kebutuhan mendesak yang masih menjadi perhatian meliputi seragam sekolah, perlengkapan belajar, dan sepatu bagi siswa terdampak. Pemerintah Provinsi Aceh telah menyampaikan kebutuhan tersebut kepada Kemenko PMK dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk dukungan lanjutan.
Memasuki tahap pemulihan, pemerintah mengajukan anggaran sebesar Rp145 miliar kepada BNPB untuk percepatan pembersihan wilayah, pengerukan lumpur, serta rehabilitasi ringan. Selain itu, ASN lintas daerah digerakkan untuk melakukan gotong royong membersihkan kota-kota terdampak seperti Aceh Tamiang, Idi, Langsa, Lhoksukon, dan Meureudu.
Sejumlah akses transportasi yang sempat terputus kini mulai dipulihkan, termasuk uji coba lintasan Bireuen–Bunda Maria dan pembangunan jembatan darurat Bailey di beberapa titik strategis. Pemerintah memastikan konektivitas sementara tetap terjaga sembari menunggu tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi permanen.
Di sektor telekomunikasi, pemulihan jaringan telah mencapai hampir 90 persen, seiring dengan pulihnya pasokan listrik. Pemerintah Provinsi Aceh meminta dukungan Kementerian Komunikasi dan Digital untuk memastikan layanan komunikasi dapat kembali normal sepenuhnya.
“Empat belas hari ke depan menjadi masa krusial. Kita bekerja cepat dan berkoordinasi erat dengan kementerian terkait agar penanganan darurat hingga pemulihan dapat berjalan tuntas, terukur, dan berkelanjutan,” pungkas M. Nasir.
