Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Abdul Muhari dalam pemaparan perkembangan penanganan bencana, Selasa (23/12/2025).
Jakarta ; Pemerintah mempercepat penanganan dampak banjir dan longsor di Aceh dengan menitikberatkan pada pemulihan akses jalan, pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi, serta percepatan pembangunan hunian sementara. Langkah ini dilakukan agar mobilitas logistik dan layanan publik kembali berjalan normal sebelum akhir Desember.
Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Pusdatin BNPB) Abdul Muhari menyampaikan bahwa pemerintah pusat dan daerah terus bekerja di lapangan secara simultan. Fokus utama saat ini adalah membuka kembali jalur transportasi yang terputus serta memastikan bantuan menjangkau seluruh wilayah terdampak.
“Di Aceh, prioritas utama adalah membuka kembali akses jalan, memastikan logistik menjangkau wilayah terdampak, serta menyiapkan hunian sementara bagi warga,” ujar Abdul Muhari dalam pemaparan perkembangan penanganan bencana, Selasa (23/12/2025).
Pemulihan infrastruktur difokuskan pada wilayah tengah Aceh, khususnya Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah, yang masih menghadapi keterbatasan akses akibat longsor dan kerusakan jalan. Sejumlah ruas jalan kini sudah dapat dilalui kendaraan roda dua, sementara kendaraan roda empat ditargetkan dapat melintas secara bertahap sebelum akhir Desember.
Beberapa jembatan strategis di jalur penghubung Bireuen–Bener Meriah juga telah kembali fungsional, di antaranya di Meredeu, Teupin Mane, Alue Kulus, Ronga, Welki, Lempahan, dan Menkudu. Jalur ini dinilai krusial karena menjadi nadi distribusi logistik sekaligus pergerakan masyarakat antarwilayah.
Selain jalur utama, pemerintah juga menggenjot perbaikan jalur alternatif Nagan Raya–Aceh Tengah di lintas barat. Pembangunan satu jembatan yang tersisa telah mencapai progres sekitar 70 persen dan ditargetkan rampung dalam waktu dekat, sehingga akses menuju Aceh Tengah terbuka dari dua arah.
Di sektor kemanusiaan, jumlah pengungsi di Aceh masih tergolong tinggi, terutama di Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Tengah, dan Aceh Tamiang. BNPB bersama Kementerian Sosial, TNI, dan Polri terus menambah tenda pengungsian serta membangun titik pengungsian terpadu yang dilengkapi layanan kesehatan, dukungan psikososial, dan dapur umum.
“Hunián sementara kita targetkan selesai sebelum pertengahan Februari atau menjelang awal Ramadan, sehingga warga tidak terlalu lama tinggal di pengungsian,” kata Abdul Muhari.
Di Aceh Tengah, pemerintah daerah telah mulai menyerahkan dana pemulihan lahan kepada masyarakat calon penerima hunian sementara dan hunian tetap. Langkah ini dilakukan untuk memastikan status lahan bersih dan jelas sebelum pembangunan dimulai, guna menghindari persoalan hukum di kemudian hari.
Distribusi logistik ke Aceh terus dioptimalkan melalui jalur udara dan darat. Pemerintah memastikan ketersediaan stok pangan, termasuk beras, untuk memenuhi kebutuhan pengungsi dan warga terdampak. Di wilayah yang mengalami gangguan jaringan air bersih, seperti Aceh Tamiang, pemerintah membangun puluhan titik sumur bor serta mengoperasikan truk tangki air untuk memenuhi kebutuhan harian masyarakat.
Pada sektor kesehatan, rumah sakit pemerintah di Aceh telah kembali beroperasi. Perbaikan fasilitas yang sempat terdampak banjir terus dilakukan, disertai pengiriman tenaga kesehatan dan alat kesehatan tambahan guna menjamin layanan tetap berjalan, terutama di wilayah dengan akses darat terbatas.
Untuk mengantisipasi potensi hujan ekstrem lanjutan, BNPB bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) juga melaksanakan operasi modifikasi cuaca. Di Aceh, empat pesawat dikerahkan sebagai bagian dari armada terbesar yang pernah digunakan dalam satu operasi modifikasi cuaca di Indonesia.
“Operasi ini akan terus dilakukan selama fase transisi darurat dan pemulihan infrastruktur utama, agar proses penanganan di Aceh tidak kembali terganggu oleh cuaca ekstrem,” tegas Abdul Muhari.
Dengan percepatan pembukaan akses, pembangunan hunian, serta penguatan mitigasi cuaca, pemerintah berharap proses pemulihan di Aceh dapat berlangsung lebih cepat, aman, dan berkelanjutan, sekaligus memulihkan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat terdampak bencana.
