Foto udara, lahan yang telah dibersihkan untuk pembangunan hunian sementara bagi korban bencana banjir bandang di Karang Baru, Aceh Tamiang, Aceh, Sabtu (20/12/2025).
Banda Aceh ; Pemerintah Provinsi Aceh mempercepat pembangunan rumah hunian sementara (huntara) bagi warga terdampak bencana hidrometeorologi, seiring meningkatnya kebutuhan tempat tinggal layak dan aman bagi korban dengan kategori rumah rusak berat dan rumah hilang. Percepatan dilakukan melalui koordinasi intensif dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) serta skema relokasi ke lokasi yang dinyatakan aman dari potensi bencana lanjutan.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh, T. Aznal Zahri, mengatakan konsep huntara telah difinalkan bersama BNPB dan kini mulai diimplementasikan di sejumlah wilayah terdampak, antara lain Pidie Jaya, Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Aceh Utara. Di Pidie Jaya, pembangunan bahkan telah memasuki tahap konstruksi setelah material bangunan tersedia di lokasi.
“Pembangunan huntara relatif cepat, bisa diselesaikan dalam waktu tiga hingga sepuluh hari, tergantung jumlah unit dan kondisi lapangan,” ujar Aznal Zahri, Rabu (24/12/2025).
Ia menjelaskan, jumlah unit huntara ditentukan berdasarkan data korban bencana yang disusun pemerintah kabupaten/kota secara by name dan by address. Prioritas diberikan kepada warga yang rumahnya rusak berat, hilang, serta mereka yang harus direlokasi dari zona rawan bencana. BNPB juga meminta pemerintah daerah memastikan kesiapan lahan relokasi sebelum pembangunan dilakukan.
Pemilihan lokasi pembangunan huntara dilakukan dengan mempertimbangkan aspek keselamatan dan dikoordinasikan dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Lahan yang digunakan diutamakan merupakan aset pemerintah atau lahan desa yang dapat dimanfaatkan sementara sambil menunggu pembangunan hunian tetap (huntap).
Pemprov Aceh menegaskan, huntara bersifat sementara sebagai jembatan menuju huntap. Saat ini, pendataan kebutuhan hunian tetap juga telah dimulai, termasuk rencana pembangunan ribuan unit rumah di Aceh Utara dan Aceh Tamiang, dengan fokus utama pada kesiapan lahan agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dapat berjalan cepat dan tepat sasaran.
