Jakarta ; Menjelang berakhirnya masa jabatan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat periode 2023–2025, Panitia Seleksi (Pansel) Calon Anggota KPI Pusat resmi membuka pendaftaran untuk periode 2026–2029. Proses seleksi ini menjadi pintu awal regenerasi lembaga pengawas penyiaran di tengah lanskap media yang kian kompleks.
Ketua Panitia Seleksi yang juga Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital, Edwin Hidayat Abdullah, menyatakan pendaftaran dibuka mulai 9 hingga 23 Januari 2026. Warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan dapat mendaftarkan diri secara daring melalui laman resmi seleksi.
“Bagi warga negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan, pendaftaran dilakukan secara online melalui laman seleksi,” ujar Edwin di Jakarta Pusat, Jumat, 9 Januari 2026.
Panitia Seleksi Calon Anggota KPI Pusat periode 2026–2029 ditetapkan melalui Keputusan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 597 Tahun 2025. Edwin menjelaskan, pansel beranggotakan sepuluh orang yang memiliki kapasitas dan keahlian di bidang media serta penyiaran, dengan mandat memastikan proses rekrutmen berjalan objektif dan akuntabel.
Tahapan seleksi dirancang berlapis. Calon peserta akan melalui pendaftaran dan verifikasi administratif, dilanjutkan dengan seleksi penulisan makalah, asesmen psikologis, serta wawancara. Menurut Edwin, mekanisme ini dimaksudkan untuk menyaring figur-figur yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga berintegritas dan memiliki visi penguatan penyiaran nasional.
“Seleksi bersifat terbuka. Peserta yang lolos setiap tahapan akan diumumkan kepada publik untuk menerima masukan terkait rekam jejak yang bersangkutan,” kata Edwin.
Hasil akhir seleksi akan disampaikan Menteri Komunikasi dan Digital kepada Komisi I DPR RI untuk menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test). Adapun pengumuman resmi, jadwal, serta prosedur lengkap seleksi dapat diakses melalui laman seleksi Kementerian Komunikasi dan Digital.tautan https://seleksi.komdigi.go.id.
Pembukaan seleksi ini diharapkan menghadirkan komisioner KPI yang adaptif terhadap perkembangan ekosistem digital, sekaligus mampu menjaga kepentingan publik dalam penyiaran yang sehat, berimbang, dan bertanggung jawab.
Sumber : Siaran Pers
