Menkomdigi Meutya Hafid membacakan sambutan dalam acara dalam Digi Wave 2025 di Jakarta.
Jakarta ; Konektivitas digital kini tak lagi sekadar penopang aktivitas ekonomi dan sosial, melainkan telah bertransformasi menjadi layanan publik esensial. Dalam situasi krisis, keberadaan sinyal telekomunikasi bahkan menjadi penentu keselamatan warga dan keberlangsungan layanan dasar. Dari kesadaran inilah arah kebijakan infrastruktur digital nasional dibangun oleh pemerintah.
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan bahwa pengelolaan ruang digital mustahil dilakukan secara sepihak. Dinamika teknologi yang bergerak cepat menuntut keterlibatan lintas sektor agar kebijakan tidak berhenti di atas kertas, melainkan benar-benar berdampak di lapangan.
“Dunia digital bukan ruang yang bisa dijaga oleh satu pihak. Regulasi tidak akan bermakna tanpa kepatuhan, dan kebijakan tidak akan berdampak tanpa keterlibatan semua pihak. Sinergi menjadi kunci, terutama di sektor yang bergerak secepat ranah digital,” ujar Meutya saat membuka Digi Wave 2025 di Jakarta Pusat, Selasa (23/12/2025).
Forum Digi Wave diposisikan sebagai ruang temu antara arah kebijakan pemerintah dan realitas di lapangan. Tidak hanya memamerkan capaian, ajang ini juga menjadi sarana membaca langsung tantangan konektivitas nasional melalui pengalaman konkret di daerah, khususnya saat terjadi bencana.
Salah satu contoh disampaikan Meutya terkait penanganan gangguan layanan telekomunikasi ketika banjir melanda sejumlah wilayah di Sumatra. Ia mengapresiasi langkah cepat Telkomsel, Indosat, dan XLsmart yang sejak hari pertama bencana langsung menerjunkan tim ke lapangan dan menjaga komunikasi intensif selama masa pemulihan.
“Yang kami lihat bukan laporan di atas kertas. Tim benar-benar turun ke lapangan dan bergerak cepat. Ini contoh kolaborasi yang bekerja,” kata Meutya.
Berkat sinergi tersebut, pemulihan layanan telekomunikasi di Sumatra Barat telah mencapai 99 persen, sementara di Sumatra Utara mendekati 98 persen. Di Aceh, pemulihan fisik infrastruktur hampir menyentuh 90 persen, meski layanan aktif baru sekitar 50 persen. Angka-angka ini, menurut Meutya, bukan sekadar statistik.
“Di balik setiap persentase, ada warga yang menunggu sinyal untuk berkomunikasi dengan keluarga, mengakses informasi, bahkan menyelamatkan diri. Ini pengingat bahwa tugas belum selesai,” tegasnya.
Pengalaman lapangan itu menjadi cermin bagi evaluasi kebijakan pemerintah. Koordinasi daring harian antara pemerintah dan operator tidak berhenti pada laporan teknis, tetapi difokuskan pada percepatan pemulihan layanan di titik-titik terdampak, terutama wilayah yang paling membutuhkan konektivitas.
Dalam konteks pertumbuhan industri digital yang semakin beragam, Meutya menilai ekosistem digital yang terbuka dan inklusif sebagai kekuatan utama. Digi Wave, menurutnya, menjadi ruang belajar bersama, tempat kebijakan diuji, disempurnakan, dan diselaraskan lintas sektor agar tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat.
Pada kesempatan yang sama, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital Kemkomdigi memberikan penghargaan kepada mitra kerja yang dinilai berkontribusi langsung dalam transformasi digital nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Kemkomdigi Wayan Toni Supriyanto menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur digital tidak boleh berhenti pada capaian teknis semata. Lebih dari itu, konektivitas harus menjawab kebutuhan nyata masyarakat.
“Ditjen Infrastruktur Digital memegang peran strategis di garda depan untuk mempercepat pemerataan infrastruktur digital, memperkuat sinyal, mengurangi blank spot, serta memperluas jangkauan jaringan hingga wilayah yang selama ini sulit terhubung,” ujarnya.
Menurut Wayan, konektivitas digital menentukan akses masyarakat untuk belajar, bekerja, dan berusaha. Tanpa fondasi digital yang kuat dan merata, transformasi digital hanya akan dinikmati sebagian kelompok.
Ia menjelaskan, Digi Wave menjadi bagian penting dari arah besar Indonesia Digital dengan prinsip terhubung, tumbuh, dan terjaga. Terhubung berarti akses yang merata dan terjangkau, tumbuh berarti manfaat nyata bagi UMKM dan layanan publik, sementara terjaga merujuk pada ruang digital yang aman dan dapat dipercaya.
Kemkomdigi menetapkan 2025 sebagai titik awal penguatan fondasi menuju Indonesia Digital 2045. Pada fase 2025–2029, pemerintah memfokuskan pembangunan infrastruktur digital yang stabil dan berkapasitas tinggi. Targetnya terukur: jaringan fiber optik menjangkau 90 persen kecamatan, mobile broadband mencakup 98 persen populasi, serta kecepatan internet fixed dan mobile mencapai 100 Mbps pada 2029.
Untuk mewujudkannya, pemerintah menyiapkan langkah konkret, mulai dari fiberisasi hingga desa, penambahan spektrum frekuensi, penerapan skema berbagi infrastruktur, hingga penyederhanaan biaya regulasi guna mendorong investasi.
Menutup rangkaian acara, Wayan menegaskan posisi strategis Digi Wave dalam agenda transformasi digital nasional.
“Digi Wave adalah ruang konsolidasi. Di sinilah fondasi digital nasional dirawat dan disiapkan bersama,” ujarnya.
Digi Wave akronim dari Digital Infrastructure Work Achievement Vibrant Expression, yang sebelumnya dikenal sebagai IFaS Fest, kini menjelma menjadi panggung konsolidasi kebijakan dan praktik lapangan. Melalui forum ini, pemerintah berupaya memastikan digitalisasi nasional bertumpu pada fondasi yang nyata, inklusif, dan menjangkau seluruh Indonesia.
