Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa saat menghadiri Rapat Koordinasi Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pascabencana DPR RI bersama jajaran Kabinet Merah Putih dan kepala daerah terdampak di Banda Aceh
Banda Aceh ; Pemerintah memastikan percepatan penanganan dan pemulihan wilayah pascabencana di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat melalui dukungan anggaran negara yang telah disiapkan dan siap disalurkan. Komitmen tersebut ditegaskan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam Rapat Koordinasi Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pascabencana DPR RI bersama jajaran Kabinet Merah Putih dan para kepala daerah terdampak, yang digelar secara daring dari Banda Aceh, Selasa (30/12/2025).
Menkeu Purbaya menegaskan, langkah percepatan penyaluran anggaran merupakan tindak lanjut langsung atas arahan Presiden agar pemulihan pascabencana dilakukan secara cepat, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Pemerintah, kata dia, tidak ingin proses administrasi menghambat pemulihan kehidupan sosial dan ekonomi warga terdampak.
Dalam rapat tersebut, pemerintah telah mencairkan dana darurat dengan total Rp268 miliar kepada tiga provinsi serta 52 kabupaten dan kota terdampak bencana. Dana itu merupakan bagian dari program khusus Presiden, dengan alokasi Rp4 miliar untuk setiap kabupaten/kota dan Rp20 miliar untuk setiap provinsi.
“Kami sudah melakukan percepatan penyaluran dana darurat. Ini perintah Presiden. Total Rp268 miliar untuk tiga provinsi dan 52 kabupaten/kota terdampak, dan seluruhnya sudah dicairkan,” ujar Purbaya.
Dana darurat tersebut difokuskan untuk mendukung penanganan awal di lapangan, menjaga keberlangsungan layanan publik, serta mempercepat pemulihan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat pascabencana.
Selain itu, Menkeu mengungkapkan bahwa Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp1,4 triliun pada 18 Desember lalu. Dari jumlah tersebut, Rp650 miliar dialokasikan khusus untuk penanganan bencana di wilayah Sumatra. Hingga kini, dana siap pakai yang masih tersedia tercatat mencapai Rp1,51 triliun.
“Sekarang masih ada sisa dana siap pakai Rp1,51 triliun. Kalau proses administrasi di BNPB selesai hari ini atau besok, dananya bisa langsung cair. Uangnya ada, tinggal dipercepat,” tegasnya.
Menkeu menekankan pentingnya percepatan administrasi agar anggaran yang tersedia dapat segera dimanfaatkan di lapangan, sehingga tidak menunda proses pemulihan masyarakat terdampak bencana.
Terkait pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap), pemerintah memastikan dukungan anggaran dapat langsung diberikan sepanjang proses pembangunan telah berjalan dan dikoordinasikan melalui BNPB.
“Huntara dan huntap yang sudah dibangun tahun ini bisa langsung di-charge ke kami melalui BNPB. Dananya masih tersedia. Kalau bisa dipercepat, silakan dipercepat,” ujar Purbaya.
Pemerintah berharap, melalui percepatan penyaluran dana darurat dan dana siap pakai tersebut, pemulihan pascabencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat dapat berlangsung lebih cepat, terkoordinasi, serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat terdampak, sekaligus memperkuat ketahanan daerah menghadapi bencana ke depan.
