Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam konferensi pers Pemulihan dan Rencana Strategis Pascabencana di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (29/12/2025)
Jakarta ; Pemerintah pusat memperkuat langkah pemulihan pascabencana di wilayah Sumatra dengan mengerahkan ribuan praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) ke daerah terdampak terparah. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan, sebanyak 1.054 praja IPDN beserta para pengasuh akan ditugaskan ke Kabupaten Aceh Tamiang dan Aceh Utara mulai 3 Januari 2026 selama satu bulan penuh.
Penugasan tersebut bersifat kemanusiaan sekaligus edukatif, sebagai bagian integral dari kurikulum pendidikan IPDN. Para praja akan menjalankan program Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang dirancang untuk berhadapan langsung dengan persoalan riil di lapangan, khususnya dalam konteks pemulihan pascabencana.
“Ini masuk kurikulum, masuk KKN. Mereka akan real berhadapan langsung dengan permasalahan sambil membantu masyarakat,” ujar Tito Karnavian dalam konferensi pers Pemulihan dan Rencana Strategis Pascabencana di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (29/12/2025).
Selama menjalankan tugas, para praja tetap memperoleh penilaian akademik. Di saat yang sama, mereka diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat terdampak, baik melalui kegiatan pembersihan lingkungan maupun membantu menghidupkan kembali roda pemerintahan desa.
“Tugas mereka ada dua, membantu pembersihan dan membantu menghidupkan kembali pemerintahan desa yang ada. Jadi sebulan mereka berada di sana,” kata Tito.
Mendagri menilai langkah tersebut krusial, menyusul besarnya dampak bencana terhadap struktur pemerintahan di tingkat tapak. Data Kementerian Dalam Negeri menunjukkan, sedikitnya 22 desa dinyatakan hilang pascabencana, dengan rincian 13 desa di Aceh, 8 desa di Sumatra Utara, dan 1 desa di Sumatra Barat.
Kondisi yang lebih memprihatinkan terlihat pada lumpuhnya fungsi pemerintahan desa. Secara keseluruhan, tercatat 1.580 kantor pemerintahan desa di tiga provinsi tidak berfungsi, dengan 1.455 di antaranya berada di Provinsi Aceh.
“Ini agak jauh bedanya, sekitar 800 di Aceh Utara dan Aceh Tamiang. Jadi tugas Kemendagri adalah menghidupkan kembali,” tegas Tito.
Kehadiran ratusan praja IPDN diharapkan dapat menjadi motor penggerak awal pemulihan layanan pemerintahan dasar. Selain membantu administrasi dan pelayanan publik, para praja juga diharapkan memberi suntikan semangat dan tenaga tambahan bagi masyarakat yang tengah berjuang bangkit dari dampak bencana.
Langkah ini sekaligus mencerminkan upaya pemerintah mengintegrasikan pendidikan kepamongprajaan dengan kebutuhan nyata bangsa, menjadikan proses belajar tidak hanya berbasis teori, tetapi juga berakar pada pengabdian langsung kepada masyarakat.
