Melalui lelang barang rampasan periode Maret 2026, KPK berhasil menghimpun Rp10,922 miliar yang seluruhnya disetorkan ke kas negara.
Jakarta ; Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengintensifkan strategi pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi sebagai bagian dari pendekatan penegakan hukum yang komprehensif. Melalui lelang barang rampasan periode Maret 2026, KPK berhasil menghimpun Rp10,922 miliar yang seluruhnya disetorkan ke kas negara.
Capaian tersebut menjadi indikator penting efektivitas kebijakan asset recovery yang kini semakin dioptimalkan, tidak hanya menitikberatkan pada pemidanaan pelaku, tetapi juga pengembalian kerugian negara secara nyata.
Direktur Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi (Labuksi) KPK, Mungki Hadipratikno, menegaskan bahwa optimalisasi nilai ekonomi barang rampasan merupakan bagian integral dari strategi pemberantasan korupsi.
“Pemulihan aset memastikan bahwa hasil tindak pidana korupsi dapat kembali dimanfaatkan bagi kepentingan publik,” ujarnya di Jakarta, Selasa (31/3/2026).
Pelaksanaan lelang yang digelar secara daring melalui mekanisme open bidding pada 11 Maret 2026 berlangsung kompetitif. Lebih dari 350 peserta tercatat mengikuti proses penawaran, mencerminkan meningkatnya kepercayaan publik terhadap transparansi sistem lelang yang diterapkan KPK.
Dari total 26 lot yang ditawarkan, sebanyak 15 lot berhasil terjual, terdiri atas 11 lot barang bergerak dan empat lot barang tidak bergerak. Nilai lelang barang bergerak mencapai Rp719 juta, mencakup kendaraan, sepeda, tas, jam tangan, hingga telepon genggam. Sementara itu, aset tidak bergerak berupa tanah dan bangunan mendominasi dengan nilai Rp10,266 miliar.
Secara keseluruhan, total penawaran sempat menyentuh Rp10,985 miliar. Namun, adanya wanprestasi pada dua lot barang berupa telepon genggam senilai Rp62,8 juta membuat nilai final yang tercatat menjadi Rp10,922 miliar.
Mungki menambahkan, tingginya partisipasi masyarakat tidak terlepas dari konsistensi KPK dalam menjaga kualitas barang, keterbukaan informasi, serta kemudahan akses melalui sistem lelang daring. Dalam setiap tahap, KPK juga memastikan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan hukum tetap terjaga, termasuk melalui tahapan aanwijzing yang memberi kesempatan calon peserta meninjau langsung kondisi barang.
Sebagai pembanding, sepanjang 2025, KPK telah melaksanakan empat kali lelang dengan total nilai mencapai Rp109,8 miliar, tertinggi dalam lima tahun terakhir. Angka tersebut merupakan bagian dari total pemulihan aset KPK tahun 2025 yang mencapai Rp1,53 triliun.
Ke depan, KPK tengah menyiapkan lelang tahap berikutnya yang dijadwalkan berlangsung pada Juni 2026. Persiapan difokuskan pada optimalisasi penilaian aset agar nilai limit tetap kompetitif dan mencerminkan nilai pasar yang wajar.
Langkah ini menegaskan komitmen KPK bahwa setiap aset hasil korupsi harus kembali kepada negara, sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas melalui penguatan keuangan publik.
