Hukum dan Kriminal

Kontraktor CV.Maher Putri Raup Keuntungan, Keselamatan Pekerja Terancam : Potret Buram Proyek SAB di Kec.Kronjo, Tangerang

538
×

Kontraktor CV.Maher Putri Raup Keuntungan, Keselamatan Pekerja Terancam : Potret Buram Proyek SAB di Kec.Kronjo, Tangerang

Sebarkan artikel ini
Kontraktor CV. Maher Putri Untung, Keselamatan Pekerja Terancam : Potret Buram Proyek SAB di Kec.Kronjo, Tangerang

Kab.Tangerang ; Sebuah proyek pembangunan sarana air bersih (SAB) di Kampung Gabral RT 14, Desa Muncung, Kecamatan Kronjo, menyisakan tanda tanya. Dengan anggaran mencapai Rp150,23 juta yang bersumber dari APBD 2025, proyek yang digarap CV. Maher Putri itu justru menunjukkan potret buram pengelolaan infrastruktur daerah : diduga pekerja tanpa alat pelindung diri, prosedur keselamatan kerja diabaikan, dan dugaan ketidakpatuhan terhadap spesifikasi teknis.

Kontraktor CV. Maher Putri Untung, Keselamatan Pekerja Terancam : Potret Buram Proyek SAB di Kec.Kronjo, Tangerang

Di lapangan, para buruh tampak bekerja seadanya. Helm, rompi, hingga sepatu keselamatan yang seharusnya menjadi standar K3 absen dari tubuh mereka. Praktik itu jelas melanggar regulasi keselamatan kerja, namun dibiarkan berjalan tanpa pengawasan memadai dari instansi terkait.

“Kontraktor terlihat abai. Lemahnya pengawasan dari dinas membuka ruang bagi praktik pembangunan asal jadi. Padahal keselamatan pekerja dan mutu hasil proyek adalah hak publik yang harus dijaga,” kata Ahmad, pemerhati pembangunan lokal, saat ditemui Volunteernews.co.id (12/9).

Lebih jauh, proyek yang dikucurkan melalui Paket Pengadaan Langsung (PL) ini juga diduga tidak sesuai spesifikasi teknis. Dugaan itu menguatkan keresahan warga, bahwa proyek air bersih yang mestinya memberi manfaat justru berpotensi menjadi pekerjaan setengah matang dan mengancam Keselamatan Pekerja proyek.

Ironisnya, hingga berita ini diterbitkan, pihak kontraktor, Direktur CV. Maher Putri, pengawas proyek, maupun Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pemakaman (DPPP) Kabupaten Tangerang belum bersedia memberikan klarifikasi.

Di tengah kebutuhan mendesak masyarakat akan infrastruktur dasar, kelalaian pada standar keselamatan dan kualitas pembangunan bukan sekadar pelanggaran administratif. Ia adalah cermin bagaimana uang rakyat dikelola, dan sejauh mana kepentingan publik ditempatkan.