Utusan Tetap RI untuk PBB Umar Hadi, mengecam Israel atas gugurnya tiga prajurit TNI yang menjalankan misi perdamaian di Lebanon pada akhir Maret 2026. Pernyataan itu disampaikan saat Umar menghadiri rapat darurat Dewan Keamanan PBB pada Selasa (31/3).
New York ; Pemerintah Indonesia melalui Perwakilan Tetap RI untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melontarkan desakan keras atas insiden mematikan yang menimpa pasukan perdamaian di Lebanon selatan. Dalam forum resmi Dewan Keamanan PBB, Indonesia menuntut penyelidikan cepat, menyeluruh, dan transparan terkait serangan yang menewaskan tiga prajurit TNI dalam misi United Nations Interim Force in Lebanon.
Desakan tersebut disampaikan oleh Umar Hadi dalam sidang yang berlangsung di New York, Selasa (31/3/2026), menyusul eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah yang kian memanas.
“Para penjaga perdamaian ini gugur dan terluka saat menjalankan mandat Dewan Keamanan,” tegas Umar di hadapan forum internasional itu.
Insiden tragis yang terjadi pada 29–30 Maret 2026 tersebut merenggut nyawa tiga prajurit terbaik TNI: Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar (33), Sersan Satu Muhammad Nur Ichwan (25), dan Prajurit Kepala Fahrizal Rhomadhon (27). Mereka merupakan bagian dari kontingen Garuda yang bertugas di bawah panji PBB.
Berdasarkan laporan resmi, Praka Fahrizal gugur di pos UNIFIL di wilayah Adchit Al Qusayr, sementara Kapten Zulmi dan Sertu Muhammad tewas dalam serangan yang menyasar konvoi logistik di Bani Hayyan.
Tak hanya korban jiwa, serangan tersebut juga menyebabkan lima personel lainnya mengalami luka-luka, mempertegas tingginya risiko yang dihadapi pasukan penjaga perdamaian di zona konflik aktif.
Indonesia tidak hanya menuntut investigasi, tetapi juga mendesak Dewan Keamanan untuk mengawal hasil penyelidikan secara ketat dan memastikan para pelaku bertanggung jawab tanpa adanya impunitas. Langkah ini dinilai krusial untuk menjaga kredibilitas misi perdamaian global.
Selain itu, pemerintah Indonesia meminta proses pemulangan jenazah dilakukan secara cepat dan bermartabat, serta menjamin penanganan medis optimal bagi personel yang terluka.
Dalam pernyataannya, Umar menekankan bahwa keselamatan pasukan penjaga perdamaian harus menjadi prioritas utama. Ia mendorong peninjauan ulang protokol keamanan di lapangan, termasuk penguatan sistem perlindungan serta aktivasi rencana evakuasi darurat yang adaptif terhadap dinamika konflik.
“Indonesia mendesak semua pihak, termasuk Israel, untuk menghentikan agresi dan mematuhi hukum internasional demi menjamin keselamatan personel serta perlindungan aset PBB,” ujarnya.
Pertemuan Dewan Keamanan tersebut diinisiasi oleh Indonesia bersama Prancis sebagai bagian dari komitmen jangka panjang terhadap operasi perdamaian dunia. Sejak 1957, Indonesia secara konsisten berkontribusi dalam berbagai misi penjaga perdamaian PBB, menjadikannya salah satu pilar penting dalam diplomasi global berbasis perdamaian.
