Banten ; Potensi perikanan laut di Provinsi Banten dinilai sangat besar. Hal itu ditegaskan Gubernur Banten, Andra Soni, saat menerima audiensi Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (DPD HNSI) Provinsi Banten bersama enam Dewan Pimpinan Cabang (DPC) kabupaten/kota di Gedung Negara Provinsi Banten, Jalan Brigjen KH Syam’un No. 5, Kota Serang, Kamis (11/9/2025).
Andra menegaskan, Banten memiliki laut di bagian utara dan selatan dengan karakter yang berbeda. Karena itu, diperlukan diskusi dan pendekatan yang spesifik agar kebijakan pemerintah benar-benar menyentuh kebutuhan nelayan.
“Saya butuh masukan langsung dari masyarakat nelayan agar program yang dibuat tepat sasaran dan menjadi solusi nyata,” ujar Andra.
Dalam pertemuan tersebut, Andra juga menyinggung soal jaminan sosial bagi nelayan yang kini tengah diusulkan menjadi peraturan daerah. Ia mengimbau agar nelayan sementara ini memaksimalkan program perlindungan sosial yang sudah ada, seperti BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.
Terkait kebutuhan bahan bakar, Gubernur mengungkapkan bahwa Pemprov Banten telah menjalin kerja sama dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). Kerja sama tersebut diharapkan mampu memperkuat sinergi distribusi BBM subsidi agar tepat volume dan tepat sasaran.
Namun, Andra juga mengakui adanya tantangan serius, yakni penyempitan ruang laut akibat pembangunan lintas sektor. Kondisi tersebut berimbas pada berkurangnya area tangkap ikan yang berdampak langsung terhadap nelayan.
“Kami butuh masukan yang realistis dan bisa dilaksanakan bertahap. Dengan begitu, solusi yang ditawarkan tidak hanya berhenti di atas kertas,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua DPD HNSI Provinsi Banten, Neneng Sri Hastuti Handayani, menyampaikan bahwa audiensi kali ini melibatkan enam DPC HNSI dari Kabupaten Serang, Pandeglang, Lebak, Tangerang, serta Kota Serang dan Cilegon. Masing-masing DPC menyampaikan masukan terkait problem nelayan, termasuk berkurangnya area tangkap akibat alih fungsi ruang laut.
Neneng berharap, komunikasi antara pemerintah daerah dan masyarakat nelayan dapat terus terjalin, sehingga potensi perikanan besar yang dimiliki Banten bisa benar-benar menjadi penopang ekonomi masyarakat pesisir sekaligus mendukung kedaulatan pangan nasional.
