Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari pada Sabtu (20/12/2025) mengungkapkan operasi SAR di Provinsi Aceh dilaksanakan di enam kabupaten, sementara di Sumut dilakukan di empat sektor dan di Sumbar lima sektor.
Banda Aceh ; Pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama tim gabungan Basarnas, TNI-Polri, dan relawan terus melanjutkan operasi pencarian dan pertolongan (SAR) secara terbatas namun tetap optimal pascabencana banjir dan tanah longsor yang melanda Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh. Langkah ini ditegaskan sebagai komitmen negara untuk memastikan tidak ada satu pun korban yang tertinggal di wilayah terdampak.
Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, menjelaskan bahwa operasi SAR di Aceh saat ini difokuskan di enam kabupaten. Sementara itu, di Sumatra Utara pencarian dilakukan di empat sektor, dan di Sumatra Barat mencakup lima sektor prioritas.
“Untuk Aceh, operasi SAR masih dioptimalkan di enam kabupaten guna memastikan tidak ada lagi korban yang tertinggal di kawasan permukiman maupun wilayah terdampak,” ujar Abdul Muhari dalam konferensi pers di Pusat Informasi dan Media Center Kementerian Komunikasi dan Digital RI, Banda Aceh, Sabtu (20/12/2025).
Selain pencarian korban, BNPB juga mengintensifkan proses identifikasi korban secara by name by address. Menurut Abdul Muhari, akurasi data identitas menjadi krusial untuk memastikan pemenuhan hak-hak ahli waris, termasuk akses terhadap hunian sementara maupun hunian tetap dalam tahap pemulihan.
Berdasarkan pemutakhiran data hingga Jumat, 20 Desember 2025, jumlah korban meninggal dunia akibat banjir dan longsor di tiga provinsi tersebut mencapai 1.090 jiwa, bertambah 19 orang dibandingkan sehari sebelumnya. Sementara itu, data korban hilang juga mengalami penambahan satu orang dan masih bersifat dinamis karena terus diperbarui dari tingkat kelurahan hingga satuan wilayah terkecil.
“Kami menyampaikan simpati dan belasungkawa yang mendalam atas seluruh korban. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun,” kata Abdul Muhari.
Jumlah pengungsi tercatat sebanyak 510.528 jiwa, berkurang sekitar 16 ribu orang seiring sebagian warga mulai kembali ke rumah untuk membersihkan area terdampak. Meski demikian, pemerintah memastikan kebutuhan dasar pengungsi, khususnya permakanan, tetap terpenuhi melalui dapur umum yang masih beroperasi.
Di sisi distribusi bantuan, BNPB melaporkan penyaluran logistik terus berlangsung secara intensif. Di Aceh, hingga pukul 15.00 WIB, bantuan yang tersalurkan mencapai 25,8 ton, terdiri dari pengiriman udara dan darat. Di Sumatra Utara, bantuan logistik mencapai 7,17 ton, sementara di Sumatra Barat tercatat 14,7 ton hingga Sabtu pagi. Distribusi ini mencakup kebutuhan pangan, perlengkapan dasar, serta dukungan logistik penanganan darurat.
Tak hanya fokus pada tanggap darurat, pemerintah juga mempercepat pemulihan infrastruktur vital. Sejumlah jembatan di Aceh yang terdampak bencana kini mulai kembali berfungsi melalui pemasangan jembatan Bailey. Jembatan Teupin Reudeup (Awe Geutah) di jalur alternatif Bireuen–Lhokseumawe, misalnya, telah rampung sepenuhnya dan dapat dilalui dengan kapasitas beban hingga 20 ton. Sementara itu, Jembatan Teupin Mane dan Jembatan Kutablang juga menunjukkan progres signifikan, meski sebagian masih diberlakukan sistem buka-tutup demi keselamatan pengguna jalan.
BNPB mencatat, percepatan pembangunan jembatan ini melibatkan personel TNI Zeni dengan dukungan material dari Kementerian PUPR dan pemerintah daerah. Sejumlah jembatan lainnya masih dalam tahap awal pengerjaan, namun diharapkan dapat segera mendukung kelancaran mobilitas warga dan distribusi bantuan.
Di bidang pemulihan sosial, pemerintah memfasilitasi pemulangan pengungsi asal Pulau Jawa yang terdampak bencana di Aceh Tengah dan Bener Meriah. Total 157 jiwa telah dipulangkan secara bertahap ke daerah asal, sebagian besar ke Jawa Tengah. Langkah ini, menurut Abdul Muhari, merupakan bagian dari upaya memastikan keselamatan sekaligus pemulihan kondisi sosial masyarakat terdampak.
BNPB menegaskan koordinasi lintas sektor bersama pemerintah daerah, TNI, dan kementerian terkait akan terus diperkuat. Pemerintah berkomitmen tidak hanya menyelesaikan masa tanggap darurat, tetapi juga mempercepat pemulihan infrastruktur dan kehidupan sosial-ekonomi masyarakat di wilayah terdampak bencana
Sumber : Siaran Pers
