Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hidayana, menegaskan komitmen tersebut dalam kegiatan Halal Bihalal yang digelar di kantor pusat BGN pada Senin (30/3/2026).
Jakarta ; Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan bahwa penyesuaian pola kerja aparatur pemerintah, termasuk skema empat hari bekerja di kantor dan satu hari Work From Home (WFH), tidak akan mengganggu keberlangsungan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu program strategis nasional.
Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hidayana, menegaskan komitmen tersebut dalam kegiatan Halal Bihalal yang digelar di kantor pusat BGN pada Senin (30/3/2026). Ia menekankan bahwa layanan kepada masyarakat, khususnya distribusi MBG, tetap menjadi prioritas utama.
“Apapun bentuk penyesuaian pola kerja, layanan MBG harus tetap berjalan. Distribusi kepada penerima manfaat, termasuk peserta didik dan kelompok 3B—ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita—harus tetap sesuai jadwal,” ujar Dadan.
BGN memastikan, penyaluran program MBG akan tetap mengikuti kalender kegiatan pendidikan. Sekolah dengan sistem lima hari belajar, misalnya, akan tetap menerima distribusi makanan bergizi selama lima hari penuh. Kebijakan ini dinilai penting untuk menjaga konsistensi pemenuhan gizi anak-anak di tengah perubahan pola kerja birokrasi.
Tak hanya itu, layanan bagi kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita juga dipastikan tetap berjalan tanpa gangguan. BGN bahkan mendorong intensifikasi layanan bagi kelompok 3B sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.
Dadan menambahkan, pihaknya akan menyesuaikan pola kerja internal dengan kebijakan umum pemerintah tanpa mengurangi efektivitas layanan. Pendekatan ini mencerminkan strategi adaptif dalam menghadapi perubahan tata kelola kerja di sektor publik.
Selain mendukung kebijakan efisiensi pemerintah, termasuk pengaturan penggunaan fasilitas dinas, BGN menegaskan bahwa seluruh penyesuaian dilakukan dengan prinsip menjaga kualitas dan jangkauan layanan. Dengan manajemen yang terukur, program MBG diyakini tetap berjalan optimal sekaligus mendukung transformasi birokrasi yang lebih fleksibel dan efisien.
Di tengah dinamika kebijakan kerja nasional, konsistensi pelaksanaan MBG menjadi indikator penting bahwa reformasi birokrasi tidak mengorbankan layanan dasar masyarakat. Pemerintah pun diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara efisiensi kerja dan keberlanjutan program-program prioritas nasional.
