Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai memberikan paparan saat peluncuran program media pers dan pembangunan peradaban HAM di Jakarta, Rabu (11/3/2026).
Jakarta ; Menteri Hak Asasi Manusia (MenHAM) Natalius Pigai mengecam keras aksi kekerasan berupa penyiraman air keras yang menimpa Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus. Pemerintah menilai peristiwa tersebut sebagai tindakan brutal yang tidak dapat ditoleransi dalam negara hukum yang menjunjung tinggi perlindungan hak asasi manusia.
Dalam keterangan resmi yang disampaikan pada Jumat (13/3/2026), Pigai menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi setiap warga negara dari segala bentuk kekerasan yang mengancam keselamatan maupun kehormatan individu.
“Negara melarang segala bentuk kekerasan atau tindakan yang bertentangan dengan hukum yang menyerang individu atau kehormatan warga negara,” ujar Pigai.
Menurutnya, aparat penegak hukum harus bergerak cepat untuk mengungkap pelaku sekaligus menelusuri motif di balik serangan tersebut. Respons cepat, kata dia, menjadi kunci agar proses penegakan hukum berjalan secara transparan, akuntabel, dan memberikan rasa keadilan bagi korban.
“Reaksi cepat aparat penegak hukum sangat dibutuhkan saat ini,” tegasnya.
Kementerian Hak Asasi Manusia berharap kepolisian dapat segera menuntaskan penyelidikan kasus tersebut sehingga pelaku dapat diproses sesuai hukum yang berlaku. Langkah ini dinilai penting tidak hanya untuk memberikan kepastian hukum, tetapi juga sebagai jaminan perlindungan hak asasi manusia bagi seluruh warga negara.
Sebelumnya, insiden penyiraman air keras menimpa aktivis KontraS, Andrie Yunus, usai mengikuti kegiatan rekaman siniar (podcast) di Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) pada Kamis (12/3/2026). Berdasarkan informasi yang dihimpun, korban diserang oleh pelaku tak dikenal ketika meninggalkan lokasi kegiatan.
Akibat serangan tersebut, Andrie Yunus mengalami luka bakar pada sejumlah bagian tubuh dan saat ini masih menjalani perawatan medis intensif.
Peristiwa ini memicu keprihatinan luas dari berbagai kalangan masyarakat sipil yang menilai serangan terhadap aktivis merupakan ancaman serius terhadap kebebasan sipil dan ruang demokrasi di Indonesia.
Pemerintah melalui Kementerian HAM menegaskan komitmennya untuk terus mendorong penegakan hukum yang tegas dan memastikan setiap bentuk kekerasan terhadap warga negara ditangani secara serius oleh aparat berwenang.
