Kilang terintegrasi atau Refinery Development Master Plan (RDMP) milik Pertamina di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur.
Jakarta ; Pemerintah memastikan kesepakatan perdagangan energi antara Indonesia dan Amerika Serikat senilai 15 miliar dolar AS tidak akan meningkatkan ketergantungan impor nasional. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan langkah tersebut semata-mata pengalihan sumber pasokan, bukan penambahan volume impor.
Menurut Bahlil, kebutuhan energi domestik, khususnya Liquefied Petroleum Gas (LPG), Bahan Bakar Minyak (BBM), dan minyak mentah, masih belum dapat sepenuhnya dipenuhi produksi dalam negeri. Dari total kebutuhan LPG nasional sebesar 8,3 juta ton per tahun, produksi domestik baru mencapai sekitar 1,6 juta ton, sehingga Indonesia masih mengimpor sekitar 7 juta ton setiap tahun.
“Untuk LPG, BBM, dan crude inilah yang kita konsensuskan kemarin di Amerika untuk belanja 15 miliar dolar AS. Tapi volumenya tidak bertambah, hanya switch sumbernya saja,” ujar Bahlil dalam keterangan resmi, Senin (2/3/2026).
Ikuti Mekanisme Pasar
Bahlil menekankan, harga pembelian energi dari Amerika Serikat tetap mengikuti mekanisme pasar internasional. Pemerintah, kata dia, tidak memberikan perlakuan khusus ataupun subsidi tambahan dalam transaksi tersebut. Bahkan, untuk komoditas LPG, harga dari AS disebut lebih kompetitif dibandingkan pemasok lain.
“Tidak ada perbedaan harga apakah dari Timur Tengah atau dari Amerika. Bahkan untuk LPG, dari Amerika justru lebih murah,” tegasnya.
Dengan skema tersebut, pemerintah berupaya menjaga stabilitas pasokan tanpa menambah beban fiskal negara. Bahlil juga memastikan bahwa kebijakan ini tidak menggerus kedaulatan energi nasional.
“Yakinlah bahwa kedaulatan bangsa ini tetap terjaga. Saya tidak akan mungkin menjual bangsa sendiri,” katanya.
Bagian dari Kesepakatan Strategis
Kesepakatan perdagangan energi itu menjadi bagian dari Reciprocal Trade Agreement (RTA) atau Agreement on Reciprocal Trade (ART) yang difinalisasi dalam pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Donald Trump di Washington DC pada 19 Februari 2026.
Dalam perjanjian tersebut, Indonesia berkomitmen meningkatkan pembelian produk energi dari Amerika Serikat dengan nilai indikatif hingga USD 15 miliar. Rinciannya meliputi impor LPG sekitar USD 3,5 miliar, minyak mentah sekitar USD 4,5 miliar, serta produk BBM olahan tertentu senilai sekitar USD 7 miliar.
Selain tiga komoditas utama itu, kerja sama juga membuka ruang kolaborasi untuk komoditas energi lain sesuai kebutuhan domestik, termasuk batu bara metalurgi dan pengembangan teknologi batu bara bersih.
Diversifikasi dan Diplomasi Energi
Pengalihan sumber impor ini dinilai sebagai bagian dari strategi diversifikasi pasokan sekaligus diplomasi ekonomi Indonesia di tengah dinamika perdagangan global. Pemerintah berupaya menjaga keseimbangan hubungan dagang tanpa mengorbankan kepentingan nasional.
Di tengah transisi energi dan upaya peningkatan produksi migas dalam negeri, kebijakan tersebut menjadi penegasan bahwa realitas kebutuhan energi nasional masih menuntut impor dalam jangka menengah. Namun, pemerintah menegaskan kontrol terhadap volume dan harga tetap berada dalam koridor kepentingan nasional.
Dengan demikian, kesepakatan energi USD 15 miliar itu lebih mencerminkan reposisi mitra dagang ketimbang lonjakan ketergantungan baru, sebuah langkah taktis dalam lanskap geopolitik dan ekonomi global yang terus bergerak dinamis.
