Rapat Koordinasi dan Evaluasi Penanggulangan Bencana Hidrometeorologi Aceh yang dipimpin Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, di Posko Hidrometeorologi Aceh, Kantor Gubernur Aceh, Rabu (24/12/2025).
Banda Aceh ; Pemerintah Aceh meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi lonjakan penyakit menular di lokasi pengungsian pascabencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah. Tuberkulosis (TBC) dan campak menjadi dua penyakit yang kini mendapat perhatian serius, seiring dengan padatnya hunian pengungsian, tingginya mobilitas warga, serta keterbatasan sanitasi dan akses air bersih.
Asisten I Sekretaris Daerah Aceh, M. Syakir, selaku Koordinator Klaster Kesehatan, mengungkapkan bahwa sebanyak 9.204 penderita TBC tercatat berada di wilayah terdampak bencana. Kondisi tersebut dinilai berpotensi meningkatkan risiko penularan, terutama di lingkungan pengungsian yang tidak memungkinkan penerapan jarak fisik secara optimal.
“Pengungsian menjadi titik rawan penularan penyakit. Karena itu, langkah pencegahan dan pengendalian harus dilakukan lebih ketat dan terkoordinasi,” ujar Syakir dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi Penanggulangan Bencana Hidrometeorologi Aceh di Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, Rabu (24/12/2025).
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Aceh, Ferdiyus, menambahkan bahwa selain TBC, penyakit campak juga menjadi ancaman serius, khususnya bagi kelompok rentan seperti anak-anak, balita, ibu hamil, dan lanjut usia. Menurutnya, kondisi lapangan membuat upaya pemisahan pasien dengan penyakit menular kerap sulit diterapkan.
“Setiap hari di pengungsian selalu ada kelompok rentan. Idealnya pasien TBC dipisahkan, tetapi di lapangan, terutama untuk anak-anak, hal ini sangat sulit dilakukan,” kata Ferdiyus.
Ia juga mengingatkan bahwa keterbatasan air bersih di sejumlah titik pengungsian mulai memicu munculnya penyakit kulit. Meski demikian, ia memastikan ketersediaan obat-obatan dan bahan medis hingga saat ini masih dalam kondisi aman dan mencukupi kebutuhan pelayanan kesehatan.
Untuk memperkuat respons kesehatan darurat, Pemerintah Aceh mengoptimalkan layanan melalui Health Emergency Operational Center (HEOC). Hingga saat ini, layanan kesehatan telah menjangkau 6.073 orang dengan total 71.764 kunjungan medis. Jenis penyakit yang paling banyak ditangani meliputi infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), penyakit kulit, diare, hipertensi, serta demam.
“Relawan kesehatan yang bertugas di lapangan saat ini berjumlah 126 orang. Pada awal Januari 2026, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia direncanakan menambah sekitar 600 relawan untuk memperkuat layanan kesehatan di wilayah terdampak,” jelas Ferdiyus.
Meski upaya penanganan terus ditingkatkan, kendala akses transportasi menuju desa-desa terpencil masih menjadi tantangan utama dalam pemerataan layanan kesehatan. Kondisi geografis dan kerusakan infrastruktur pascabencana menyulitkan mobilisasi tenaga medis dan distribusi logistik kesehatan.
Sebagai langkah pencegahan, Pemerintah Aceh telah menyalurkan berbagai logistik kesehatan, antara lain obat-obatan, bahan medis habis pakai, makanan tambahan bagi balita dan ibu hamil, vitamin A, serta paket sanitasi. Distribusi air bersih juga terus digenjot untuk menekan risiko penyakit berbasis lingkungan.
Hingga kini, sebanyak 2.568.350 liter air bersih telah disalurkan menggunakan 21 unit truk tangki ke delapan kabupaten terdampak. Selain itu, 42 unit toilet portabel serta fasilitas sumur bor disiapkan di sejumlah titik rawan, terutama di Kabupaten Pidie Jaya, Bireuen, dan Aceh Tamiang.
Data Klaster Kesehatan menunjukkan bahwa kelompok rentan yang terdampak bencana berjumlah signifikan, terdiri atas 459.428 lanjut usia, 394.250 balita, serta lebih dari 100 ribu ibu hamil dan ibu menyusui. Kondisi ini mempertegas pentingnya kewaspadaan berlapis dan penguatan layanan kesehatan sebagai bagian tak terpisahkan dari upaya pemulihan pascabencana di Aceh.
